10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara

Komisi II optimistis RUU Pemilu selesai Maret

Jakarta. SUARA PEMBANGUNAN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu akan selesai pada akhir Maret 2012.

"Pembahasan RUU Pemilu sudah selesai sekitar 80 persen, hanya empat hal krusial serta beberapa pasal lagi yang belum dibahas," kata Hakam Naja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa pasal yang belum selesai hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyelesaikannya, sedangkan empat hal krusial akan dibahas bersama antara Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dan pimpinan fraksi-fraksi.

Keempat hal krusial tersebut adalah sistem pemilu terbuka atau tertutup, persyaratan "parliamentary threshold", jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, serta sistem penghitungan suara.

"Keempat hal krusial ini sudah dibahas di tingkat Panja (Panitia Kerja). Akan tetapi, tidak mencapai kesepakatan karena hal ini merupakan hidup atau matinya partai politik," katanya.

Menurut dia, Pansus RUU Pemilu akan melakukan pembahasan empat hal krusial bersama fraksi-fraksi di DPR RI pada pekan depan.

Hakam berharap pembahasan empat hal krusial bersama pimpinan fraksi-fraksi bisa mencapai kesepakatan.

"Jika pembahasan dengan pimpinan fraksi-fraksi tidak mencapai kesepakatan, maka Pansus akan menyerahkan kepada ketua umum partai politik untuk saling melakukan lobi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia juga berharap bisa mencapai kesepakatan pada lobi di tingkat ketua umum partai politik.

Namun, jika di forum lobi ketua umum partai politik juga gagal mencapai kesepakatan, menuut dia, jalan terakhir adalah voting untuk menentukan empat hal krusial.

"Saya berharap tidak sampai terjadi voting karena pembahasan RUU Pemilu selama ini tidak sampai terjadi voting, tetapi bisa diselesaikan di forum lobi," katanya.

Ditanya bagaimana sikap Fraksi PAN terhadap empat hal krusial, dia mengatakan bahwa fraksinya memiliki sikap sendiri, yakni bisa menerima usulan "parliamentary threshold" hingga 4 persen, bisa menerima usulan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, yakni tiga kursi hingga delapan kursi.

Fraksi PAN, kata dia, juga sepakat pada usulan sistem pemilu terbuka.

"Jika nantinya menyepakati sistem pemilu tertutup, PAN akan tetap memberlakukan sistem pemilu terbuka di internal partai," katanya.

sumber: www.antaranews.com

posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

MIUMI Bukan Untuk Menyaingi MUI & Ormas Islam Lain

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN

Dalam sebuah jumpa pers di Hotel Sahid Jakarta,(29/02/2012) Ketua Umum MIUMI Dr. Hamid Fahmy Zarkasi menjelaskan, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ini adalah sebuah organisasi baru yang terdiri dari para intelektual, ulama dan calon ulama yang tergabung dalam berbagai kelompok ormas daerah, dan pakar disiplin keilmuan, baik Islam maupun secara umum.

Tujuan didirikan MIUMI adalah untuk membantu umat dan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Disebut Intelektual, karena cara kita menyelesaikan adalah dengan cara-cara ilmiah. Disebut ulama, cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan juga dilakukan dengan cara-cara syar'iyah atau merujuk otoritas para ulama.

Dikatakan Hamid,  organisasi ini tidak akan bertentangan dengan organisasi yang ada. Kata intelektual dan ulama muda ini, bukan persoalan umur yang dimaksud ataupun mendikotomi kelompok tua dan muda.  Ini bukan persoalan umu, tapi semangat muda untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umat ini, dengan didukung oleh kearifan para ulama. Biasanya yang muda itu semangat, tapi tidak arif, karena itu kita tetap mengikuti petuah-petuah para ulama yang arif, dan tokoh-tokoh senior.

MIUMI didirikan juga bukan untuk menyaingi lembaga-lembaga yang sudah ada. Tidak untuk menyaingi MUI, ataupun  mengambil alih yang sudah dilakukan ormas Islam lain seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al Irsyad dan sebagainya.  MIUMI justru memperkuat apa yang sudah mereka lakukan. Atau yang akan kita lakukan, belum dilakukan oleh ormas dan lembaga yang ada.“Sebab itu tidak ada yang baru sebenarnya,” kata Hamid.

Terpenting, MIUMI terdiri dari hampir semua kelompok keagamaan di Indonesia. Organisasi ini berusaha untuk menjalin persatuan kelompok-kelompok itu, agar di tingkat masyarakat bawah, jalinan ukhuwah antar umat Islam bisa diselesaikan. Selain itu MIUMI juga berupaya mencari akar masalah yang menimpa umat ini dengan solusi yang seilmiah dan seobjektif mungkin.

Para inisiator MIUMI pun terdiri dari orang-orang yang memiliki kepakaran dalam bidangnya masing-masing. Yang akan dilakukan MIUMI adalah, representasi kelompok, representasi bidang keilmuan yang disampaikan oleh para doktor yang mempunyai otoritas di bidangnya masing-masing. Karena itu orientasi MUIMI adalah solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang lebih ilmiah untuk menuju Indonesia yg lebih beradab.

“Beradab yang dimaksud, menjunjung tinggi tradisi ilmu yang didalamnya terdapat akhlak. Jadi, solusinya berdimensi ilmiah dan amaliah, yang didalamnya ada akhlakul karimah,”ujar Hamid.

Hilangnya wibawa ulama

Hamid Fahmy Zarkasi mengatakan, sesorang bisa berbuat jahat, karena pengetahuannya soal syariah atau keislaman tidak mendalam. Untuk memperbaiki moral adalah dengan memberi tahu pengetahuan tentang moral ini. “Kita tidak akan melakukan  perubahan langsung terhadap perbuatan yang dianggap amoral, tapi yang kita lakukan adalah membangun komunitas yang mengcounter terhadap kegiatan amoral itu,” kata Hamid.

Saat ditanya wartawan, apakah MIUMI tergolong majelis intelektual bergaris keras? Hamid menjelaskan, kita berbeda. “Kami menggunakan pendekatan imiah yang objektif, argumentatif dan berdasarkan syar'iah.”

Diakui Hamid, upaya untuk menyatukan produk-produk fatwa tersebut tidak mudah, mengingat ada beberapa ormas Islam di Indonesia yang punya pengikut besar. Maka, yang bisa dilakukan MIUMI adalah berusaha mendekatkan duduk masalah dengan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh ulama dari kedua ormas besar tersebut, melalui musyawarah tarjih atau Batsul Masa'il secara bersama-sama.

“Kita akan mendekatakan manhaj yang selama ini dipandangan cukup tajam perbedaannya di masyarakat. Kami optimis membangun silaturahim dengan tokoh-tokoh Islam dengan pendekatan akhlakuk karimah, ilmiah, dan argumentatif,” ungkap Hamid.

Yang pasti, MIUMI, lanjut Hamid, bukanlah organisasi politik. MIUMI adalah  majelis intelektual dan ulama. Prinsipnya, MIUMI tidak akan mencampurkan urusan keilmuan dengan politik. Seperti diketahui, banyak sudah ulama yang lari ke politik. Politiknya hidup, ilmunya mati. Nah, MIUMI ingin orang-orang yang khusus mengkaji bidang-bidang keilmuan ini tidak lari ke politik.

“Syarat keanggotaan MIUMI juga menegaskan, anggota MIUMI adalah orang-orang yang murni memegang pada tradisi keilmuan dan keulamaan. Begitu ia hengkang menjadi politisi, maka kita akan berpisah.”

Karena MIUMI adalah majelis intelektual, maka basisnya ilmu pengetahuan. Solusi persoalan politik dan ekonomi sekalipun kalau menggunakan ilmu pengetahuan selesai. “Posisi MIUMI jelas, tidak berada di atas MUI. MIUMI hanya menjelaskan apa yang sudah diputuskan MUI. Bukankah menjelaskan hadis Nabi, tidak berarti diatas nabi.”

MIUMI sendiri sudah menginformasikan ke semua ormas, meski belum ada kunjungan resmi. Bahkan MIUMI telah mengundang Kemenag , MUI, dan sejumlah tokoh pimpinan ormas Islam.

sumber : VOA – Islam

posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Komisi IX Akan Studi Banding UU PRT ke Kanada

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN

Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan saat ini sedang membahas Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga (UU PRT). Guna menyempurnakan penyusunan RUU PRT, Komisi IX berencana melakukan studi banding ke Kanada atau Afrika Selatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, Kanada atau Afrika Selatan dipilih karena UU PRT di kedua negara itu yang dinilai bagus. “Penanganan negara terhadap PRT di Kanada dan Afsel sangat bagus,” katanya

Namun menurutnya, sampai saat ini Komisi IX belum memutuskan negara mana yang hendak mereka kunjungi. “Kami masih merencanakan antara Kanada atau Afsel, tapi belum diputuskan,” ujar Irgan.

Sejauh ini, kata politisi PPP itu, proses penyusunan RUU PRT sudah sampai tahapan naskah akademik. “Kami sudah konsinyering dan bertemu dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Tenaga Kerja, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat serta kalangan akademisi,” jelas Irgan.

Pada 5 April 2011, sebanyak 162 orang yang tergabung dalam komite aksi pekerja rumah tangga mengajukan gugatan kepada pemerintah dan DPR. Mereka menilai negara telah gagal dalam melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga, baik PRT domestik maupun migran. Mereka meminta pemerintah dan DPR membuat UU yang melindungi pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

sumber: www.vivanews.com

posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday176
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week176
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2344
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153547

We have: 70 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017