10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara

DPR terinspirasi kinerja Brigadir Antikorupsi Prancis

Semarang. SUARA PEMBANGUNAN

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari, mengaku terinspirasi kinerja Brigadir Anti-Korupsi Kepolisian Prancis yang menjadikan para pejabat dan politikus sebagai sasaran penindakan.

"Dalam kunjungan ke Brigadir Anti-Korupsi Kepolisian Perancis, Selasa (6/3), diperoleh fakta bahwa integritas para pejabat dan politikus adalah faktor kunci dalam kinerja pemberantasan tipikor sehingga mereka menjadi sasaran penindakan (strategi represi)," kata anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari, dari Prancis kepada ANTARA di Semarang, Rabu malam.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu bersama 11 delegasi Komisi III (Bidang Hukum & Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) sejak Selasa (6/3) berada di Prancis dan dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada hari Jumat (9/3). Salah satu agendanya adalah mengunjungi Brigadir Anti-Korupsi Kepolisian Prancis.

Sebelumnya, delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin berkunjung ke "The Central Service for the Prevention of Corruption" (SCPC).

Dijelaskan Eva, Brigadir Anti-Korupsi Kepolisian Prancis ini terdiri atas dua divisi/komisi, yaitu Komisi Transparansi Keuangan dan Kehidupan Politik yang dibentuk sejak 1988 dan Komisi Nasional Rekening Kampanye dan Pendanaan Politik yang didirikan pada tahun 2010.

"Komisi pertama, bertugas untuk menganalisis harta para politikus dan keluarganya sekaligus memeriksa jika ada pertambahan kekayaan yang tidak wajar," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.

Komisi kedua, lanjut dia, betugas memeriksa pendanaan selama pemilihan umum (pemilu) dan rekening partai-partai politik yang terlibat. Dalam kaitan ini, tiap politikus dan parpol harus mendeklarasikan dana kampanye sebelumnya sehingga dua komisi itu dan publik dapat memonitor pelaksanaannya.

"Dari gambaran tersebut, tugas Brigadir Kepolisian ini memastikan adanya kampanye politik yang sehat, bersih, dan pemberian sumbangan-sumbangan dari perusahaan secara transparan kepada parpol," katanya.

Menurut dia, yang menarik dari temuan komisi-komisi itu mampu membatalkan pengangkatan seorang politikus. Bahkan, bisa sampai pada rekomendasi pembubaran parpol, termasuk menangani kasus mantan Presiden Prancis Jacques Chirac.

"Keberadaan dan mekanisme yang terlembaga dan permanen tehadap akuntabilitas politik ini patut dipertimbangkan mengingat hal ini faktor penting penentu kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), termasuk untuk konteks Indonesia," katanya.

Dalam praktiknya, lanjut dia, di Prancis ada aturan pembatasan biaya kampanye politikus dan parpol serta melaporkan penggunaan dana tersebut ke Brigadir setelah mereka mendeklarasikan dana kampanye ke publik.

"Ada insentif menarik, bagi politikus yang bisa mencapai 5 persen BPP (bilangan pembagi pemilih, red.) dapat meminta penggantian biaya dari Pemerintah. Mekanisme ini untuk mencegah pemberian sponsor dari pengusaha-pengusaha untuk para politikus," kata Eva.

sumber: www.antaranews.com

posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Laode: Argumentasi kenaikan BBM sangat lemah

Pekanbaru. SUARA PEMBANGUNAN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Laode Ida, mengingatkan, posisi dan argumen Pemerintah tentang kenaikan harga BBM sangat lemah.

"Malahan menurut kami, jika ini dilanjutkan, berpotensi melanggar konstitusi kita, yakni Undang Undang Dasar (UUD)," tandasnya kepada ANTARA News melalui jejaring komunikasi, Sabtu.

Ia menilai, sejauh ini, secara terang benderang terungkap rendahnya kualitas para pembantu presiden dalam menghadapi para pakar dan penentang kebijakan itu.

"Dasar acuan kebijakan dan analisis proses penentuan harga baru bahan bakar minyak (BBM) oleh para pembantu presiden itu, kalah dengan argumentasi serta kajian para pakar dan politikus penentang kebijakan itu," ungkapnya.

Ia mengatakan itu, setelah mengikuti sejumlah diskusi strategis, baik langsung, maupun memantaunya dari berbagai forum, termasuk yang ditayangkan oleh beberapa media televisi berita nasional.

Sekarang, menurutnya, jika Pemerintah dan DPR RI menyetujui (kenaikan harga BBM), jelas dianggap berpotensi melanggar UUD 1945.

"Apalagi jika hal itu didasarkan pada perhitungan harga minyak yang mengacu pada mekanisme pasar atau liberalisasi seperti penjelasan Dirut Pertamina di muka publik," kata Laode Ida.

sumber: www.antaranews.com

posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Rapat DPR Kosong Gara-gara Iran

Jakarta. SUARA PEMBANGUNAN

Pemandangan kursi kosong kembali menghiasi rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kali ini rapat hanya dihadiri oleh delapan orang dari 51 anggota dewan.

Sementara berdasarkan daftar absen, ada 15 anggota dewan yang izin. Menurut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PAN, Tjatur Sapto Edi, bahwa banyak anggota dewan yang tidak dapat hadir karena berbagai alasan.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain, ini kan nyelip tiba-tiba bahas APBN," kata dia.

Kemudian Tjatur menghubungkan antara kursi anggota dewan yang kosong dengan Iran yang ingin menutup selat Hormus yang mengakibatkan harus ada pembahasan APBN secara mendadak.

"Tiba-tiba Iran mau menutup Selat Hormus, maka minyak akan naik kalau minyak akan naik APBN kita berubah. APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa ada sekitar 15 anggota dewan yang pergi ke Perancis untuk melakukan kunjungan kerja.

Dari pantauan, yang tampak hadir rapat saat itu adalah Otong Abdurrahman dari Fraksi PKB. Sayed Muhammad Mulyadi, Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat,

Selain itu, ada juga Ahmad Kurdi Mukri dari Fraksi PPP, Hari Wtjaksono, Dading Ishak, sementara yang memimpin rapat hanya Tjatur Sapto Edy sendiri.

Sebelumnya, DPR berencana memasang alat pemindai sidik jari (fingerprint) di ruang rapat paripurna DPR RI dapat segera dilakukan.

"Jadi di 16 pintu. Paling tidak mereka harus datang ceklok tangannya," ujar Ketua DPR, Marzuki di DPR RI, Jakarta, Jumat 9 Maret 2012.

Alat untuk tersebut akan disetting untuk merekam anggota pada saat masuk dan ke luar ruang rapat. Dengan demikian data absensi akan lebih lengkap dan valid. "Data valid, tidak bisa diabsenkan lagi," kata politisi Demokrat itu.

Dengan begitu kedisiplinan anggota DPR RI dalam hal aktif menghadiri rapat paripurna dapat meningkat. "Kadang kita memerlukan unsur paksa, maklum negara kita negara berkembang, banyak yang tidak melihat kedisiplinan merupakan hal yang wajib," kata Marzuki.

sumber: www.vivanews.com

posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday170
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week328
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2496
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153699

We have: 11 guests online
Your IP: 23.20.162.200
 , 
Today: Nov 20, 2017