10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Kesehatan

Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out

Jakarta - Sesama anggota Panja Pencurian Pulsa sempat berdebat soal rencana penghentian sementara seluruh layanan SMS premium. Perdebatan panjang pun membuat rapat terpaksa diskors 5 menit. Usai skors, Ketua Panja Tantowi Yahya tak lagi kembali hingga rapat berakhir.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pencurian Pulsa yang berlangsung hari ini, di Komisi DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2012), hampir semua anggota Panja menyatakan ketidakpuasannya terhadap Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

BRTI dinilai telah lalai dan gagal mengayomi industri telekomunikasi ini. Bahkan, regulator juga dianggap tak punya wibawa karena semua perintahnya tidak digubris oleh industri yang dinaunginya.

Mulai dari tidak lengkapnya laporan yang diminta BRTI kepada operator, hingga masih banyaknya bukti penawaran SMS premium yang dinilai Panja jadi sarana pencurian pulsa, lewat iklan di media elektronik maupun cetak.

"Bagaimana mungkin pencuri masih dibiarkan saja oleh BRTI berkeliaran menawarkan SMS premium lewat iklan. Seharusnya seluruh layanan yang berpotensi merugikan masyarakat dihentikan saja," ketus Mayasyak Johan, anggota Komisi I dalam rapat sore ini.

Pun demikian disuarakan oleh Zaki Iskandar dan Teguh Juwarno, anggota Komisi I lainnya. Mereka juga mendesak agar moratorium SMS premium ini diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan.

"BRTI telah gagal meyakinkan kami. Jadi sebaiknya dihentikan saja seluruhnya sampai ada regulasi baru yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal," kata mereka.

Ketua Harian Panja Pencurian Pulsa, Tantowi Yahya menyebutkan, bahwa rapat kali ini tidak ada progress yang berarti dalam laporan yang disampaikan oleh BRTI.

"Rapat diakhiri dengan ketidakpuasan. Kami tidak mendapat jawaban yang baik dari BRTI. RDP ini sangat tidak memuaskan. Kami harap minggu depan sudah bisa mendapatkan jawaban yang lebih konkret," kata dia.

Dan akhirnya, rapat Panja pun akan ditutup dengan sejumlah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Panja Pencurian Pulsa meminta kepada BRTI untuk tidak menggunakan lagi terminologi 'sedot pulsa' dan menggunakan 'pencurian pulsa'.

2. Panja Pencurian Pulsa minta BRTI segera menyerahkan daftar content provider (CP) yang diduga melakukan pencurian pulsa sebanyak 58 CP, dan CP-CP yang masih beroperasi paling lambat Jumat 3 Februari 2012.

3. Panja Pencurian Pulsa minta BRTI membuat keputusan penghentian total SMS premium dan pengiriman ke banyak tujuan (broadcast) sebelum adanya regulasi yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal.

Nah, saat membacakan putusan nomor 3 ini, Tantowi pun meminta agar simpulan ini didrop. "Tanpa dihentikan pun industri ini sudah kolaps dan hanya tersisa 5% saja," kata dia.

Sontak saja, permintaan Ketua Panja diinterupsi oleh para anggotanya. "Saya rasa ini harus dihentikan. Di sini harus ada konsistensi," kata Mayasyak.

"Ini harus dihentikan karena BRTI gagal meyakinkan pencurian tidak akan lagi terjadi," sahut Teguh Juwarno.

"Saya rasa rapat ini perlu diskors 5 menit untuk kami berunding. Silakan bagi yang mau solat," kata Tantowi.

Rapat pun diskors. Samar-samar terlihat dari balik ruangan di sebelah ruang sidang Komisi I, para anggota Panja tengah berunding serius. Entah apa yang dibicarakan.

Lima menit kemudian, rapat pun dilanjutkan. Anehnya, Tantowi tidak ikut melanjutkan rapat hingga selesai. Tak lagi nampak batang hidungnya. Rapat pun dilanjutkan di bawah arahan Wakil Ketua Panja Roy Suryo dan Helmi Fauzy.

Simpulan nomor 3 yang tadinya meminta agar BRTI membuat keputusan penghentian total SMS premium dan pengiriman ke banyak tujuan (broadcast), menjadi berubah. Direvisi. Sontak kejadian ini menimbulkan tanda tanya. Rumor pun merebak.

Dalam revisinya ditulis:

3. Panja Pencurian Pulsa minta agar BRTI melanjutkan kebijakan penghentian penawaran konten melalui sms broadcast/popscreen/voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian sebelum adanya regulasi yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal.

Saat dikonfirmasi usai acara, sejumlah anggota Panja mengeluarkan jawaban yang berbeda. "Tidak ada perubahan, tidak ada tarik ulur. Skors dilakukan karena kami tidak mungkin berdiskusi didepan mitra kerja," kata Mayasyak.

"Kami tidak mau bergeser dari ketentuan. SE 177 meminta demikian, kita ikuti saja itu," lanjut dia yang mendadak kalem.

Sementara anggota Panja lainnya, saat ditanyai tentang perubahan sikap tiba-tiba itu, meminta agar media mengartikan sendiri.

Isu yang beredar, Tantowi tidak berani menghentikan seluruh layanan SMS premium karena ada desakan dari asosiasi industri musik. Sebab, moratorium itu akan turut berimbas pada kolapsnya layanan nada dering ring back tone (RBT).

"Tidak-tidak, saya tidak walk-out. Tadi saya solat. Jadi dilanjutkan sama Helmi, dari pada nunggu kelamaan," kata Tantowi saat ditemui detikINET sesaat sebelum ia pergi meninggalkan gedung DPR di pelataran parkir.

"Tidak benar itu ada tarik ulur kepentingan. Juga tidak ada tekanan dari pihak luar. Industri ini kan sudah 90% kolaps, dan sudah sesuai denga Surat Edaran BRTI. Jadi dilanjutkan saja. Kita masih konsisten," kata Tantowi mengkonfirmasi.

( rou / rns )

Navcore dan AMP Tanggapi Surat Peringatan BRTI

Jakarta - PT Navcore Naxtology dan PT Antar Mitra Prakarsa tercantum dalam daftar perusahaan penyedia jasa pesan premium (content provider/CP) yang mendapat surat peringatan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait kasus pencurian pulsa masyarakat.

Menanggapi hal itu, keduanya pun coba memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi.

"Kami tidak pernah menjalankan bisnis sebagai Content Provider," kata Farid Zulkarnain, Vice President Navcore Nextology, dalam email yang diterima detikINET, Selasa (7/2/2012).

Menurut Farid, Navcore pernah membuat aplikasi dan games sebagai layanan premium contenct berbasis SMS pada Agustus 2010. Produk ini kemudian ditawarkan kepada Bakrie Telecom sebagai operator Esia. Kemudian, merujuk atas Permenkominfo No.1/2009, Bakrie Telecom pun meminta Navcore mendaftarkan diri sebagai CP kepada BRTI pada 19 Agustus 2010.

"Pendaftaran yang dilakukan Navcore sebagai CP ke BRTI atas permintaan Bakrie Telecom," katanya.

Setelah pendaftaran di BRTI selesai, Navcore Nextology melakukan uji coba di Esia dengan Short Code 9779. Namun karena alasan bisnis dan teknis, kata Farid, Navcore tidak melanjutkan bisnis ini dan sejak itu tidak pernah menjalankan bisnis sebagai penyedia premium content.

"Setelah uji coba kami memutuskan tidak melanjutkan bisnis ini," katanya.

Menurut Farid, produk dan layanan yang dibuat Navcore hanya sampai pada tahap uji coba di Esia dan tidak pernah ditawarkan kepada masyarakat. "Produk dan layanan Navcore tersebut tidak sampai pada tahap komersial," katanya.

Karena itu, Navcore tidak pernah merasa melakukan pelanggaran karena tidak pernah menjadi CP yang menjual produknya kepada masyarakat pengguna telepon seluler. "Apalagi dituduh mencuri pulsa," lanjut Farid.

Farid mengatakan klarifikasi dan penjelasan atas surat BRTI ini diharapkan menjadi pegangan bagi pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Navcore dalam menjalankan bisnis content provider.

"Sekali lagi Navcore tidak pernah memasarkan produk, aplikasi, dan games yang terkait dengan bisnis content provider," tegasnya.

Sementara, Chief Executive Officer PT Antar Mitra Prakarsa (AMP) Joseph Lumban Gaol mengaku telah menerima surat dari BRTI dengan nomor 75/BRTI/II/2012 perihal Pematuhan terhadap Regulasi Layanan Jasa Pesan Premium.

"AMP sampai dengan saat ini selalu mematuhi ketentuan regulasi yang dimaksud oleh BRTI. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa AMP belum pernah menerima surat (teguran-red.) dari BRTI, operator ataupun institusi yang berwenang berisi peringatan ataupun tuduhan pelanggaran ketentuan regulasi yang tercakup di atas," kata Joseph.

"Sesuai dengan permintaan lewat surat tersebut, kami akan melakukan pendaftaran ulang. Namun untuk diketahui, bahwa AMP sejak pertamakali diminta mendaftarkan, yaitu per tanggal 7 Mei 2009 sudah melakukan pendaftaran atas seluruh nomor akses ke BRTI melalui IMOCA, dimana sudah mendapatkan validasi berupa tandatangan dan cap resmi dari BRTI."

"Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 BRTI meminta hal yang sama melalui Operator dan AMP telah memenuhi permintaan tersebut dengan mengirimkan salinan bukti pendaftaran," papar Joseph lebih lanjut.

AMP juga mengklaim tidak memiliki layanan jasa pesan premium yang tidak sesuai dengan kesusilaan, kemanan dan ketertiban umum. "Seluruh layanan yang kami berikan telah melalui mekanisme persetujuan sebagaimana yang disyaratkan oleh operator," kata dia.

Tentang pemotongan pulsa, Joseph mengatakan, seluruh layanan AMP selalu mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Operator. "Dimana dalam mekanisme tersebut AMP tidak melakukan pemotongan pulsa tanpa persetujuan dari pengguna," tegasnya.

"Sejak awal penyelenggaraan jasa pesan premium, AMP telah setuju bersama-sama dengan operator untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna jika disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian AMP. Hal ini tercakup dalam Perjanjian Kerjasama AMP dengan masing-masing Operator," tanggap Joseph.

Sejak awal penyelenggaraan jasa pesan premium, Joseph juga menegaskan, bahwa AMP selalu mematuhi aturan penyelenggaraan pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi seperti mekanisme berlangganan yang akuntabel dan transparan, kemudahan berhenti berlangganan, serta pemasaran yang tidak menyesatkan.

"Hal ini dapat dibuktikan dengan rekam jejak keluhan pelanggan yang ada di Layanan Pelanggan AMP maupun operator," tandas Joseph.


( rou / ash )

BRTI Rilis Nama CP 'Pencuri Pulsa'


Ilustrasi (Ist.)

Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyurati sembilan operator dan 58 perusahaan penyedia jasa premium atau content provider (CP) yang ditemukan melanggar aturan terkait kasus pencurian pulsamasyarakat.

Dimana sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BRTI dengan Panja Komisi I, anggota BRTI Adiseno menyebut bahwa 58 penyedia konten yang mendapat 'surat cinta' tersebut diduga telah melakukan pencurian pulsa.

"Kami akui kami keliru. Kami sepakat ini ada pencurian pulsa, bukan cuma sedot pulsa. Itu sebabnya hari ini kami telah mengirimkan surat teguran kepada 58 perusahaan penyedia konten atau CP yang diduga telah melakukan pencurian pulsa," kata Adiseno, dalam rapat yang digelar pada 2 Februari 2012 lalu itu.

Kini, nama-nama perusahaan yang dimaksud akhirnya muncul ke permukaan. "Setelah melakukan proses verifikasi dan pendalaman terhadap layanan jasa pesan premium yang dianggap telah merugikan pengguna telekomunikasi Indonesia, dengan mengacu pada UU No. 36/1999, PP 52/2000, serta Permenkominfo No. 1/2009, BRTI menemukenali telah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulasi," demikian keterangan BRTI yang diterima detikINET, Selasa (7/2/2012).

Sehubungan dengan pelanggaran itu, maka BRTI mengeluarkan beberapa surat ke para operator penyelenggara telekomunikasi dan CP, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Kepada penyelenggara telekomunikasi, BRTI menginstruksikan agar layanan jasa pesan premium yang tidak memiliki ijin dihentikan, termasuk menghentikan layanan jasa pesan premium yang tidak sesuai dengan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Terkait dengan pulsa masyarakat yang terpotong tanpa hak akibat penyelenggaraan jasa pesan premium, BRTI menegaskan agar seluruh pulsa pengguna dikembalikan serta kewajiban untuk memenuhi hal pengguna layanan jasa pesan premium untuk menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian dalam penylenggaraan jasa pesan premium.

Adapun surat BRTI ini disampaikan kepada operator:
1. PT. Bakrie Telecom
2. PT. Huchison CP Telecomunication
3. PT. Indosat
4. PT. Mobile-8 Telecom
5. PT. Axis Telekom
6. PT. Smart Telecom
7. PT. Telekomunikasi Indonesia
8. PT. Telkomsel
9. PT. XL Axiata

BRTI juga menghendaki agar tidak terjadi lagi penyelenggaraan jasa pesan premium yang merugikan pengguna dengan menjamin kemudahan proses unregistrasi, transparansi proses registrasi, pemasaran/iklan yang tidak menyesatkan serta terjaganya data pengguna dari perbuatan melawan hukum.

Sementara kepada penyelenggara jasa pesan premium yang mendapat keluhan cukup banyak dari masyarakat melalui BRTI Contact Center 159, BRTI juga menegaskan hal yang sama sebagaimana disampaikan ke operator telekomunikasi dengan tambahan kewajiban penyelenggara jasa pesan premium untuk mendaftarkan seluruh nomor akses, baik itu short code maupun UMB.

Surat yang disampaikan sebagai peringatan BRTI ini diberikan kepada:
1. Kreatif Bersama
2. Collibri Network
3. Era Cahaya Brillian
4. Nextnation Prisma
5. Lingua Asiatic
6. Monstermob Indonesia
7. Cequal Indonesia
8. Media Play
9. Infokom Elektrindo
10. Benang Komunika Infotama
11. Mocoplus Technology
12. Mobafone Indonesia
13. Antar Mitra Prakarsa
14. Navcore Nextology
15. i-POP Indonesia
16. Alpha Media Communication
17. Linktone Indonesia
18. Code Jawa
19. Iguana Technology
20. Raba Komunikatama
21. Antar Mitra Prakarsa
22. Arita Mobile International
23. Interchan
24. Intertech Persada Media
25. Metrotech Jaya Komunika Indonesia
26. Primatech Indonusa Gemilang
27. Betawi Media lestari
28. Sesando Mobile
29. Harvest Mobiletainment
30. Mobilink Komunika Indonesia
31. Permata Cipta Rejeki
32. Triyakom
33. Boleh Net Indonesia
34. Falcon interactive
35. Informasi Teknologi Indonesia
36. Inzpire
37. Media Artha Raya Semesta
38. Pass Indonesia
39. Intitek Virtualindo Mandiri
40. Media Kreasindo Utama
41. Yatta Eracipta Solusi
42. Redtree indonesia

Dari yang sudah memberikan layanan pesan premium, didapat juga 11 penyelenggara ternyata belum terdaftar. Penyelenggara jasa pesan premium yang mendapat keluhan dari publik, namun belum terdaftar adalah yang menggunakan kode akses sebagai berikut:

1. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9717
2. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9338
3. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9192
4. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9474
5. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9393
6. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9323
7. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 2003
8. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 2805
9. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 3933
10. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 1375
11. Penyelenggara Jasa Pesan Premium dengan Short Code 9177

Terkait dengan penyelenggara jasa pesan premium yang sudah memberikan layanan namun belum terdaftar sesuatu aturan yang berlaku, BRTI menginstruksikan agar semua layanan yang diberikan CP tersebut dihentikan, dan diwajibkan memberikan ganti rugi sesuai aturan dan ketentuan yang ada.


( rou / ash )

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday88
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week246
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2414
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153617

We have: 50 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017