10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara Parlemen

PPP ingin Ambang Batas 3%

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN

Jelang pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu pekan depan, sejumlah partai dan fraksi sudah menyatakan sikap terkait sejumlah poin krusial dalam RUU perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.

Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, hingga saat ini partainya menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 3 persen, atau naik 0,5 persen dibanding Pemilu 2009.

Sementara, untuk sistem pemilu, partai berlambang Kabah tersebut tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Terkait alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), partai yang dipimpin Suryadharma Ali itu menginginkan 3-10 kursi per dapil. Sedangkan untuk metode penghitungan suara menjadi kursi, PPP memilih habis di dapil dengan metode kuota.

Senin (9/4), Panitia Kerja RUU Pemilu akan melaporkan hasil kerjanya ke Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Rapat itu juga akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Di hari yang sama, rencananya juga digelar rapat konsultasi Pimpinan DPR, fraksi, dan pansus. Selanjutnya, Selasa (10/4), pengambilan keputusan tingkat I di pansus, dan Rabu (11/4) paripurna pengambilan keputusan final atau tingkat II.

Sumber : Monitor-Indonesia.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Ini Alasan Komisi VIII DPR Pilih Kunker ke Norwegia dan Denmark

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Rencana kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Norwegia dan Denmark dituding hanya pemborosan. Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah membantah tudingan itu. Ida mengatakan, kunjungan kerja ke Norwegia dan Denmark dilakukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender, bukan untuk menghamburkan uang.

"Kunjungan ini penting dalam rangka tugas komisi menyusun RUU," kata Ida Fauziah kepada wartawan, Kamis (5/3). Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Norwegia dan Denmark masuk dalam daftar 10 negara yang memiliki aturan baik soal kesetaraan gender. Indonesia tentu perlu belajar dari negara yang kebijakan tentang gendernya baik.

Ida menjelaskan, dalam setiap penyusunan RUU, komisi diberi kesempatan melakukan kunjungan ke luar negeri untuk mendapat masukan terkait RUU yang disusun. Hal ini diperlukan karena belajar via internet tak cukup.

Soal kebenaran dana Rp1,8 miliar, Ida mengatakan, komisinya menggunakan standar baku yang ditetapkan Setjen DPR. "Mungkin sekitar Rp1,8 miliar karena dua rombongan. Standardnya sudah begitu, tetapi bisa dikroscek lagi," kata Ida. Kunjungan ke kedua negara di Eropa itu dilakukan pada 27-29 April.

Sumber: www.metrotvnews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Ketua DPR Tawarkan Ambang Batas 3,5%

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Ketua DPR RI Marzuki Alie menawarkan ambang batas parlemen naik dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen. Ambang batas belaku berjenjang, bukan nasional. Hal itu disampaikan Marzuki pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi terkait RUU Pemilu di DPR/MPR, Jakarta, Kamis (5/4).

"Saya sudah tawarkan mengerucut 3,5 persen karena sekarang suara sudah terbagi dua, antara 4 persen dan 3 persen. Jadi, kalau ditotal ya 3,5 persen. Sudah cukup baguslah," kata Marzuki.

Ambang batas berlaku berjenjang. Menurut Marzuki, jika ambang batas parlemen berlaku nasional akan menghilangkan suara di daerah. Bila berjenjang artinya berlaku lokal. Itu lebih baik karena harus menghargai suara daerah.

"Itu yang masih krusial, tapi justru itu yang belum disepakati semua partai. Mereka ingin ambang batas parlemen itu berlaku secara nasional supaya ada sinergi antara DPR dan DPRD mengalir dari atas ke bawah," jelas Marzuki.

Marzuki juga memiliki pandangan berbeda dengan Partai Demokrat soal sistem pemilihan. Ia ingin sistem pemilihan tertutup. Sebab, berdasarkan Pemilu 2009 terjadi gesekan yang kuat antar kader dan sangat boros.

"Yang menang ya jelas yang kapitalnya kuat dan partai yang cukup sosialisasi. Tapi kalau tidak cukup mampu mereka kalah dari orang-orang yang punya uang," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengeluhkan kualitas DPR periode 2009-2014. DPR kini hanya diisi oleh orang yang punya uang. Padahal, kaderisasi partai sangat perlu.

"Dalam pandangan pribadi saya, tertutup. Tapi Demokrat maunya terbuka, tapi sebagai pribadi saya berhak menyuarakan. Karena tanpa proses kaderisasi, ya seperti sekarang umumnya orang-orang kaya karena sensitifitas rakyat tidak ada. Kalau ada seleksi di partai dan terukur, tidak begini," keluhnya.

Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku kesulitan mengatur anggotanya. Bahkan ketika memimpin paripurna, semua anggota DPR ingin bicara. "Jadi, kadangkala aneh juga, semua mau ngomong kita kan harus bagi jangan fraksi A saja. Ini yang saya harap ada perubahan," kata Marzuki.

Sumber: www.metrotvnews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday159
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week159
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2327
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153530

We have: 71 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017