10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara Parlemen

11 Anggota DPR Akan ke Palestina

 

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Sebelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan berangkat menuju Palestina guna mendukung gerakan Global March to Jerusalem (GMC) yang bakal digelar pada 30 Maret 2012.

Ahmad Zainuddin dari Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina menjelaskan, Global March to Jerusalem digagas oleh berbagai aktivis internasional yang peduli pada nasib Palestina. Mereka prihatin atas terancamnya situs sakral keagamaan dan sejarah ‘Al Quds’ Jerusalem yang kini diduduki oleh Israel.

“Pendudukan ini bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, sehingga kami harus melakukan upaya konkret untuk menyelamatkan kota Yerusalem dari segala bentuk kesewenang-wenangan,” kata Ahmad yang juga anggota Komisi X DPR dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat 23 Maret 2012.

Ia berpendapat, pendudukan Israel atas Yerusalem adalah kejahatan kemanusiaan. Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Marwah Daud, menambahkan, GMC adalah gerakan spiritual untuk menyelamatkan Yerusalem sebagai kota suci dari tiga agama. “Kematian yang terjadi di sana bukan statistik belaka, tapi merupakan penghinaan terhadap dunia internasional,” tegasnya.

Salah satu penggagas acara Global March to Jerusalem adalah Asia Pacific Community for Palestine (ASPAC for Palestine). ASPAC juga akan mengirim delegasi untuk mengikuti GMC. Delegasi itu diikuti oleh 71 peserta yang berasal dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat Islam maupun non-Islam.

Mereka akan berangkat dari Jakarta pada 27 Maret 2012 menuju Yordania, negara terdekat Palestina, untuk bergabung dengan ratusan ribu peserta konvoi dari berbagai negara. Rombongan besar itu selanjutnya akan bergerak masuk serentak menuju Yerusalem.

Dewan Pendiri ASPAC Forum, Bactiar Nasir, mengatakan, GMC merupakan perjuangan sipil anti-penjajahan di Palestina. Menurut dia, GMC adalah salah satu bentuk tekanan internasional dari masyarakat muslim maupun non-muslim dunia. “Kami bersatu dan menyatukan elemen masyarakat yang peduli pembebasan Palestina,” kata dia.

Tidak hanya di Palestina, ASPAC juga akan menggelar aksi damai secara serentak di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar, Mataram, Ambon, dan lainnya.

Sumber: www.vivanews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Terpilih, Tujuh Anggota Komisioner KPU

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Komisi II DPR Bidang Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, telah memilih tujuh anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 14 calon yang dipilih berdasarkan pemungutan suara.

"Sesuai dengan ketentuan, hanya tujuh anggota yang terpilih," kata Ketua Komisi II, Agun Gunanjar Sudarsa, dalam rapat pemilihan komisioner KPU dan anggota Bawaslu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam, 22 Maret 2012.

Dalam pemungutan suara, dua anggota terpilih dengan suara terbanyak. Mereka adalah Sigit Pamungkas dan Ida Budhiati. 

Setiap anggota Komisi II diminta memilih tujuh nama untuk anggota KPU dan lima nama untuk anggota Bawaslu. Pemilihan dimulai sejak pukul 19.30 WIB, dengan memanggil satu persatu anggota Komisi yang berjumlah 53 anggota dari sembilan fraksi.

Tujuh nama yang terpilih sebagai komisioner KPU adalah Sigit Pamungkas memperoleh 45 suara, Ida Budhiati memperoleh 45 suara, Arif Budiman memperoleh 43 suara, Husni Kamil Manik memperoleh 39 suara, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memperoleh 35 suara, Hadar Nafis Gumay memperoleh 35 suara dan Juri Ardiantoro memperoleh 34 suara.

Sebelumnya, yang lolos fit dan proper test ada 15 calon, diantaranya Arif Budiman, Ari Darmastuti, Enny Nurbaningsih, Evie Ariadne Shinta Dewi, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Hasyim Asy'ari, Husni Kamil Manik, Ida Bidhiati, Juri Ardiantoro, Mohammad Adhy Syahputra Aman, Mohammad Najib, Sigit Pamungkas dan Zainal Abidin.

Sumber: www.vivanews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Perkembangan RUU Pendidikan Tinggi

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

RUU Pendidikan Tinggi yang sedang dibahas oleh Panitia Kerja (Panja RUU Dikti) yang terdiri dari DPR dan Pemerintah direncanakan disahkan pada masa sidang yang akan berakhir pada akhir bulan maret ini. Namun sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat di antara beberapa fraksi terkait berbagai masalah krusial, sehingga mengakibatkan tertundanya pembahasan beberapa pasal. Pasal-pasal yang ditunda dibahas diantaranya adalah pertama, pasal-pasal terkait dengan ilmu keagamaan dan bentuk-bentuk perguruan tinggi keagaaman. Kedua, pasal-pasal tentang pola dan atau status perguruan tinggi yang dalam draft RUU tersebut menyebutkan bahwa status perguruan tinggi terdiri dari perguruan tinggi otonom, semi otonom, dan otonom terbatas. Ketiga, pasal-pasal yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan.

Reni Marlinawati, anggota Panja dari Fraksi PPP mengusulkan bahwa pendidikan tinggi keagamaan tidak hanya yang berbentuk Ma'had Ali, akan tetapi dapat berbentuk Universitas (misalnya UIN, UII, dan lain-lain), Institut (misalnya, IAIN, IaIC, dan lain-lain), Sekolah Tinggi (STAIN, STAIS, dan lain-lain), atau yang lainnya seperti sudah berkembang sampai saat ini.

Terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, Reni berharap Pemerintah punya komitmen yang positif untuk tersedianya akses yang memadai bagi mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu. Oleh karenanya kebijakan apirmatif untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa dari golongan kurang mampu perlu didorong supaya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kecerdasannya.

Untuk masalah pola dan atau status perguruan tinggi, Reni berharap dan terus memperjuangkan dalam RUU ini adanya keadilan dari pemangku kebijakan untuk semua perguruan tinggi. Saat ini, menurut Reni, dalam masalah pendanaan saja, Pemerintah masih timpang dalam memberikan dana operasional atau biaya pendidikan kepada PTN dan PTS. Dengan adanya RUU ini, Reni ingin semua perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun PTS mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.

Sumber: www.renimarlinawati.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday169
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week327
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2495
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153698

We have: 10 guests online
Your IP: 23.20.162.200
 , 
Today: Nov 20, 2017