10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara Parlemen

Pembahasan RUU Pemilu Mengerucut

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu mulai mencapai titik temu. Sebagian besar partai politik hampir menyepakati empat isu krusial yang selama ini alot dibahas. "Sudah ada kemajuan. Tinggal beberapa langkah lagi," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 2 April 2012.

Menurut Malik, titik temu mulai terlihat setelah beberapa partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya bertemu intensif. Hasil pertemuan terakhir yang digelar pekan kemarin, para partai sudah mengarah ke sejumlah kesepakatan. Misalnya, ambang batas parlemen nasional 3 persen. "Alokasi kursi sudah mengarah ke 3-10," katanya.

Sementara untuk metode pembagian kursi, Malik melanjutkan, sudah mengarah ke sistem kuota. Sistem ini dianggap tak merugikan partai menengah ke bawah. "Aspek keadilannya lebih besar," katanya.

Sedangkan untuk sistem pemilihan, mereka sudah mengarah pada sistem pemilihan proporsional tertutup. Namun, PAN masih belum setuju karena ketentuan itu berbenturan dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang menganut sistem terbuka. "Tapi masih bisa didiskusikan. Karena PAN hanya minta disesuaikan dengan sistem AD/ART-nya," kata Malik.

PKB, kata Malik, tetap memilih sistem proporsional tertutup karena dianggap lebih banyak sisi positifnya. Ia menilai sistem terbuka pada Pemilihan 2009 lalu membuat partai kehilangan otoritas.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Muladi menyatakan siap memilih sistem proporsional tertutup asal tidak menghilangkan nuansa keterbukaan. Misalnya, dengan tetap mencantumkan nama dan foto calon di kertas suara. "Kami hanya minta celah itu. Untuk yang lain, PAN siap terus berkompromi," katanya.

Viva yakin pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu akan selesai sebelum batas akhir 12 April mendatang. Ia meminta Demokrat dan Golkar bisa mengakomodir partai kecil. Terutama dalam ambang batas parlemen dan metode pembagian kursi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Arif Wibowo mengatakan partainya siap berkompromi kecuali soal sistem pemilihan proporsional tertutup. "Karena sistem itu menurut kami yang strategis," katanya. Menurut dia, keinginan PAN untuk tetap menyertakan nama dan gambar calon di kertas suara masih sulit diterima. "Kalau tertutup kan pemilih nyoblos lambang partai bukan orangnya. Jadi persaingannya antar partai," kata Arif.

Sumber: www.tempo.co
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

PPP hormati gugatan APBNP 2012 ke MK

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan partainya menghormati mereka yang akan melakukan gugatan konstitusionalitas Undang-undang (UU) APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, penetapan APBNP 2012 pada Sabtu 31 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 WIB sah secara formal karena masih dalam rentang waktu yang dibolehkan dalam Undang-undang MD3 pasal 161 ayat 4.

Waktu satu bulan yang dimaksudkan di dalam UU MD3 itu adalah waktu pembahasan dan penetapan oleh Badan Anggaran (Banggar) yang berarti dihitung sejak Banggar mendapatkan penugasan, yaitu pada 6 Maret 2012, bukan dihitung dari tanggal penyerahan surat dari presiden ke DPR, yaitu pada 29 Februari 2012.

Selain itu, lanjut Romy, UU APBNP 2012 adalah sah secara materiil. Penetapan pasal 7 ayat 6 (a) yang mengatur kewenangan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM atas dasar ICP, tidak bermakna bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar.

"Jika BBM diserahkan pada mekanisme pasar, tentulah tidak lagi ada pos subsidi sebesar Rp137,4 triliun pada UU APBNP 2012. Dengan demikian, maksud pembentuk Undang-undang (dalam hal ini DPR) sudah sejalan dengan pembatalan pasal 28 ayat (2) UU 22 tahun 2001 tentang Migas," ujarnya dalam pesan singkat, Senin (2/4/32012).

PPP, sambung Romy, meminta pemerintah segera menerbitkan DIPA menindaklanjuti UU APBNP 2012 sesuai apa yang telah ditetapkan oleh DPR. "PPP juga meminta agar anggaran BLSM hanya dikucurkan manakala betul-betul terpenuhi kondisi dimana pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM," tuturnya.

Selain itu, Romy mengatakan agar pemerintah melakukan normalisasi harga-harga kebutuhan pokok dengan memproses hukum para penimbun dan mencabut izin perdagangannya, normalisasi jalur distribusi, dan operasi pasar.

Sumber: www.sindonews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

PPP Minta Bentuk Tim Independen Pencabutan Tap MPR No XXXIII

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzi mengakui Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno masih ada dan PPP mendukung jika Tap itu mau dicabut.

Namun ia menegaskan langkah pencabutan itu harus didahului dengan pembentukan tim independen yang lintas golongan dan generasi, serta lintas institusi untuk menilai, mencermati dan meneliti mengenai Tap tersebut.

Tim itu akan menilai apakah Bung Karno memang terlibat seperti yang dituduhkan atau tidak, serta merekomendasikan apakah mencabut Tap itu atau tidak.

Pembentukan tim independen sangat penting agar tidak menimbulkan prasangka terkait hal tersebut dan mencegah pemihakan dari sekelompok orang.

"Tim bisa dibentuk atas inisiatif pemerintah atau MPR. Mereka punya kewenangan untuk memulai inisiatif tersebut dengan membentuk tim independen. Hasil kerja tim itu akan menentukan Tap MPR yang ada apakah masih dipertahankan atau perlu dicabut," kata Romy di Jakarta, hari ini.

Pekan lalu, sejarawan Asvi Warman Adam dan Anhar Gonggong mendesak MPR agar mengeluarkan ketetapan yang secara khusus mencabut Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah politik mengoreksi fakta sejarah yang telah mendiskreditkan peran Bung Karno dalam sejarah bangsa Indonesia.

Keduanya menanggapi tantangan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri agar bangsa Indonesia berani menempatkan Bung Karno di tempat yang wajar.

Menurut Anhar Gonggong, polemik seputar posisi Bung Karno dalam sejarah Indonesia hanyalah masalah politik masa lampau. Sedangkan, dari pandangan masyarakat, Bung Karno tetaplah tokoh besar dan seorang proklamator.

Salah satu buktinya bisa dilihat dari dukungan rakyat kepada Megawati Soekarnoputri hingga menjadi wakil presiden dan kemudian naik hingga ke kursi presiden.

Dia berpendapat, lahirnya Tap XXXIII/MPRS/1967 adalah langkah politik yang ingin menjatuhkan posisi Bung Karno. Sikap politik Bung Karno kala itu selalu dikaitkan dengan, antara lain mencipktakan ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan 30 September 1965.

Rommy yang juga Ketua Komisi IV DPR ini menegaskan tim independen itu harus diberi waktu yang cukup lama sehingga bisa meneliti semua fakta sejarah yang ada. Tim juga harus diberi kewenangan yang luas sehingga dalam bekerja tidak mengalami hambatan.

Hasil dari tim ini kemudian menjadi masukan dari MPR untuk mengambil sikap.

"Kalau pemerintah tidak mengambil inisiatif maka MPR bisa lakukan dengan membentuk tim independen. Kemudian MPR memakai hasil kerja tim untuk memutuskan pencabutan Tap MPR No XXXIII," ujarnya.

Dia menegaskan inisiatif pencabutan itu jangan dimulai oleh partai politik. Hal itu untuk mencegah tuduhan bahwa ada agenda tersembunyi dari rencana tersebut. Menurutnya pemerintah dan MPR bisa mengambil inisiatif karena lebih netral dan mewakili semua golongan.

Sumber : romahurmuziy.com , beritasatu.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week168
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2336
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153539

We have: 70 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017