10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Suara Parlemen

Ahmad Yani: Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani setujui bila sanksi koruptor tidak hanya hukuman penjara, tapi juga diupayakan pemiskinan dengan cara sita harta yang diperoleh dengan cara korupsi.

"Setuju sekali dari sejak awal, bahwa sesuatu tidak hanya hukuman badan saja, tapi itu kan harus melalui vonis pengadilan. Maka vonis pengadilan satu diantara itu mencabut hak-hak asimilasi, dan lain sebagainya, " ucap Yani, di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan, dengan pemidanaan tidak ada efek jera terhadap para koruptor, terbukti koruptor bukan semakin menurun tapi makin bertambah. "Jadi harus ada cara yang membuat orang tidak melakukan korupsi dengan upaya efek jera. Terbukti, para koruptor ditahan malah mereka lebih enak di tahan," paparnya.

Yani mengusulkan, bila koruptor ditahan maka harus kena denda 10 kali lipat. "Jadi Jika korupsi Rp 10 miliar didenda 10 kali lipat, " usul anggota Komisi III ini.

Dengan cara denda seperti itu akan membuat efek jera bagi koruptor. Sehingga, tidak perlu mengejar, dan memenjarakan koruptor. "Buat apa dipenjara kalau tidak ada efek jera. Tapi bagaimana memiskinkan itu menjadi sangat penting, tapi kan konsep pemidanaan kita belum mengenal itu, "sambung Yani.

Karenanya, maka perubahan undang-undang itu menjadi sangat penting. Pemerintah harusnya serius, untuk mendorong, karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno juga sebelumnya mengusulkan dilakukannya pemiskinan para koruptor dengan menyita harta kekayaan mereka demi memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

"Kalau mau ada efek jera, saya tawarkan dilakukannya pemiskinan. Jadi mungkin koruptor itu harus dimiskinkan. Disita semua hartanya. Kembali kepada posisi miskin. Ini akan membuatnya terpuruk, malu dan efek jera," kata Teguh di Jakarta.

Selain Teguh, diskusi Empat Pilar Negara yang diselenggarakan MPR tersebut mengambil tema "Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN" juga menghadirkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari.

Lebih lanjut Teguh menilai saatnya jika bicara korupsi rasanya justru membuat frustrasi. Teguh justru mempertanyakan kenapa jika untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, atau perserikatan, masyarakat bisa bekerja dengan iklas.

Namun, tambahnya, kenapa jika bicara soal parpol yang terjadi justru syahwat kekuasaan dan segera ingin berkuasa. Padahal, tambahnya di parpol juga untuk kemaslahatan. "Jadi sekarang ini semangat keihlasan itu semakin mahal," kata Teguh.

Sementara Hajriyanto Thohari menilai dari segi aturan untuk pemberantasan sudah sangat komplit. Setidaknya, tambah Hajriyanto ada 11 undang-undang yang terkait dalam pemberantasan korupsi. "Wacana pembuktian terbalik itu sudah ada di UU Pencucian Uang. Jadi intinya infrastruktur untuk pemberantasan korupsi sudah sangat memadai," kata Hajriyanto.

Sumber ; sahabatahmadyani.com

Dari 16 RUU, DPR baru rampungkan 2 UU

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN
Hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru menyelesaikan dua Undang-Undang (UU) dari 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada masa sidang ketiga.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengakui dari 16 RUU hanya dua UU yang bisa diselesaikan.
"Legislasi kemarin saya sampaikan dari 12 yang diselesaikan hanya 2 RUU. Sebenarnya sebelumnya ada 16 lungsuran tahun lalu seharusnya bisa diselesaikan, tapi nyatanya di masa sidang ketiga ini tidak bisa diselesaikan," tutur Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/4/2012).
Selain itu, Marzuki beserta pimpinan lainnya terus memantau penuntasan target penyelesaian RUU. Dengan pantauan tersebut, hambatan yang ada bisa dicari bagaimana jalan keluarnya.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan Komisi terkait secara rutin. Mereka katakan dari 16 itu mestinya bisa diselesaikan 12, tapi selesai hanya 2 RUU. Tentu sangat memprihatinkan dan menyedihkan," ujarnya.
Dia memahami ada kesalahan di DPR. Tapi kadang pemerintah juga meminta pembahasan ditunda, apabila ada yang harus disingkronkan terlebih dahulu.
"Tentu kesalahan bukan semata-mata kesalahan DPR. Karena semua sudah diselesaikan di tingkat I namun tidak selesai di paripurna," paparnya
Marzuki mencontohkan seperti RUU tentang Pendidikan Tinggi yang Mendikbud minta ditunda untuk disempurnakan.
Selain itu, Marzuki minta untuk dipahami, pembahasan UU tidak hanya menjadi kewenangan DPR, tapi juga harus minta persetujuan pemerintah. "Tolong dipahami bahwa memang kekuasaan membuat UU itu ada di DPR, tapi co-legislatornya pemerintah. Kalau pemerintah tidak setuju memang tidak bisa," tandasnya.

Sumber: www.sindonews.com
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

PPP: Pengesahan RUU Pemilu Refleksi Kemenangan Demokrasi

Jakarta - SUARA PEMBANGUNAN
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap, pengesahan UU Pemilu yang baru merupakan bentuk kemenangan demokrasi.''PPP menyambut baik disahkannya UU Pemilu baru dalam rapat paripurna DPR,'' kata Sekjen PPP, M Romahurmuziy (Romi), Jumat (13/4).

Menurutnya, pelaksanaan voting sebagai mekanisme pengambilan keputusan meneguhkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin maju. Ini lantaran, jika mufakat diupayakan dan tidak ada titik temu, maka voting bukanlah barang haram.Bahkan pengesahan dengan jalan voting dianggapnya tidak mengurangi legitimasi atau keabsahan sebuah undang-undang. ''Bagi PPP, UU ini sebaiknya dibangun konsensus seluruh penyelenggara negara untuk diberlakukan dalam setidaknya dua-tiga kali pemilu mendatang. Agar rakyat tidak harus belajar dan memulai hal baru setiap kali pemilu,'' ujar Ketua Komisi IV DPR tersebut.

Romi pun mengaku puas dengan kemenangan tujuh fraksi (Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, Hanura) dalam voting pengambilan keputusan RUU Pemilu. Alasannya, kemenangan voting merupakan kemenangan demokrasi, yakni penghargaan terhadap sebanyak mungkin suara dalam pemilu. ''Soal PT nasional, tidak dimaksudkan untuk membuang suara. Tapi dengan potensial peserta pemilu yang kemungkinan semakin sedikit mengingat beratnya syarat kepesertaan. Maka PT nasional akan menyederhanakan praktik demokrasi, yang tujuan akhirnya adalah memperkuat sistem presidensiil,'' pungkas Romi.

Sumber: www.republika.co.id
Posting: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday62
mod_vvisit_counterThis week242
mod_vvisit_counterLast week1041
mod_vvisit_counterThis month1457
mod_vvisit_counterLast month4129
mod_vvisit_counterAll days1156789

We have: 30 guests online
Your IP: 107.20.120.65
 , 
Today: Des 12, 2017