10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Nasional

Ada Ganja 2,2 Kg di Kampus Yang Tawuran

Makasar, SUARA PEMBANGUNAN.

Polisi menemukan ganja 2 kg saat menyisir kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengaku shock mengetahui hal tersebut.

"Saat saya masih melayat di rumah duka di Enrekang, saya shock begitu dapat SMS tentang penemuan ganja tersebut. Ini merupakan tamparan luar biasa bagi dunia kampus kita. Di saat kita berkampanye di luar tentang bahaya narkoba, ternyata di dalam rumah kita, kampus kita, ada peredaran narkoba dalam jumlah besar. Kita kena dua kali," papar Muhammad Nuh dalam pidatonya di depan pimpinan-pimpinan kampus dalam pertemuan yang digelar di Baruga Sangiaseri, rumah dinas Gubernur Sulsel, usai jumatan (12/10/2012).

Nuh menambahkan, ironisnya lagi, penemuan ganja di kampus yang memproduksi calon-calon guru. Bisa jadi, lanjut Nuh, peredaran narkoba juga ada di kampus-kampus lain. Oleh sebab itu, Nuh meminta pimpinan-pimpinan kampus harus turun langsung berdiskusi dengan anak-anak didiknya untuk mencegah aksi-aksi anarkis dan peredaran narkoba di dalam kampus.

"Hal ini tidak bisa diselesaikan sendiri, harus secara bersama-sama membuat tekad untuk memulai hari baru. Kita harus beresi rumah kita sama-sama. Ini juga merupakan pengingat untuk saling introspeksi," pungkas Nuh.

Dalam pertemuan ini, selain dihadiri oleh pimpinan-pimpinan kampus se-Makassar, juga diikuti oleh beberapa perwira Polda Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang.

Sumber : detiknews.com

5 Polisi Teladan Sepanjang Masa

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Polisi tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah jenderal dan perwira menengah dijerat kasus dugaan korupsi. Hampir tak ada anggota kepolisian yang memberikan teladan antikorupsi seperti di masa lalu.

Polisi juga sering melakukan kekerasan pada rakyat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai sedikitnya ada 40 kasus kesewenang-wenangan oleh polisi selama setahun terakhir. Polisi kerap menggunakan kekerasan saat memeriksa tersangka.

Kini, tak mudah mencari polisi yang menegakkan hukum dan memberikan contoh bagaimana mengayomi masyarakat. Sulit juga mencari teladan antikorupsi di tubuh Korps Bhayangkara ini. Maka polisi teladan pun menjadi barang langka.

Namun bila kita mengingat dan mengenang sejarah, ternyata polisi memiliki 5 tokoh yang patut dibanggakan.

1. Komisaris Jenderal Mohammad Jasin.
Komjen Pol Mohammad Jasin dikenal sebagai Bapak Korps Brigade Mobil Indonesia. Selain dikenal sebagai polisi gagah berani, Jasin pun dikenal jujur.

Di Penghujung tahun 1945, Jasin ditugasi Jenderal Soedirman menumpas gerombolan Mayor Sabarudin di Surabaya. Sabarudin ini sebenarnya Komandan Polisi Militer, tapi berkelakuan tak ubahnya seperti kepala perampok. Tak ada tentara yang berani menangkapnya. Karena itu Jenderal Soedirman menugaskan Inspektur Jasin Komandan P3 (Pasukan Polisi Perjuangan).

Saat menggerebek Sabarudin di markasnya, Jasin menemukan empat besek perhiasan berlian dan emas. Tapi Jasin sama sekali tak terpengaruh. Dia menyerahkan semua harta benda itu pada atasannya.

"Semua itu diserahkan sebagai bukti pada Dewan Pertahanan Surabaya di Mojokerto. Bagaimana selanjutnya penanganan hasil rampasan itu saya tidak tahu," kata Jasin.

2. Brigjen Polisi Kaharoeddin Dt Rangkayo Basa
Kaharoeddin Dt Rangkayo Basa merupakan perwira polisi pertama di republik ini yang diangkat menjadi gubernur, sekaligus juga putra Minangkabau pertama yang meraih pangkat jenderal polisi. Soal kejujuran, tak diragukan lagi. Dia selalu menolak pemberian di luar gajinya. Hingga akhir hayatnya, Kaharoeddin tak punya rumah pribadi.

Padahal tahun 1958 Kaharoeddin diserahi tanggung jawab memegang uang operasional seluruh polisi di Sumatera. Uang yang kini mungkin bernilai puluhan miliar itu diserahkan kembali pada negara setelah pemberontakan PRRI Sumatera selesai.

Kaharoeddin pun mengharamkan keluarganya menggunakan mobil atau fasilitas dinas. Bahkan dia tak mau naik haji saat tahu akan diongkosi Kapolri.

3. Jenderal Hoegeng
Jenderal Hoegeng menjabat sebagai Kapolri dari 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Sepanjang sejarah, Hoegeng adalah polisi yang paling terkenal karena kejujurannya.

Dia menolak segala bentuk suap dan hadiah. Saat menjabat kepala reserse di Medan, Hoegeng melemparkan semua perabot mewah pemberiah raja judi Medan. Dia juga membongkar praktik penyelundupan yang banyak dibekingi anggota polisi dan TNI.

Hoegeng tak segan turun tangan langsung mengatur lalu lintas. Dia selalu berada paling depan untuk pemberantasan korupsi. Bisnis bunga istrinya pun dimintanya tutup. Hoegeng takut para pengusaha akan mencoba mendekati dirinya lewat bisnis bunga itu.

Ketika pensiun, Hoegeng tak punya mobil. Dia sempat dimusuhi Soeharto sehingga dikucilkan dari acara-acara kepolisian.

4. Inspektur Polisi I Anwar Maksoem
Inspektur Polisi I Anwar Maksoem yang pernah menjabat Wali Kota Bukittinggi tahun 1960-1967. Tujuh tahun menjabat, kekayaan Anwar Maksoem tak bertambah. Setelah tidak menjabat sebagai Wali Kota, Anwar kembali berdinas di kepolisian.

Kondisi perekonomian saat itu memang sedang buruk. Sebagai polisi yang hanya mengandalkan gaji tanpa korupsi, Anwar kesulitan. Hartanya yang paling berharga, tanda pangkat balok dari emas sudah dijualnya. Uangnya pun sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari.

Suatu hari Anwar ingin merokok. Tapi uang di sakunya benar-benar sudah habis. Dia pun meminjam uang pada anak buahnya yang bernama Ahmadsjah. Anak buahnya geleng-geleng melihat kondisi perekonomian bosnya yang jujur.

5. Brigadir Royadin
Jika ada polisi yang berani menilang Sultan Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, hanya Brigadir Royadin orangnya.

Peristiwa ini terjadi pertengahan tahun 1960an di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu Sultan Hamengku Buwono IX mengemudikan mobilnya melawan arus. Mobil Sultan dihentikan oleh Brigadir Royadin yang berjaga.
"Maaf, sinuwun terpaksa saya tilang," kata Royadin.
Dengan tangan bergetar Royadin membuatkan surat tilang, ingin rasanya tidak memberikan surat itu. Tapi dia sadar dia tidak boleh memberi dispensasi. Yang membuatnya sedikit tenang, tidak sepatah katapun yang keluar dari mulut Sultan minta dispensasi. Surat tilang diberikan dan Sultan segera melaju.

Atasan Royadin memarahi polisi rendahan itu saat tahu tindakan Royadin. Tapi penghargaan justru datang dari Sultan HB IX yang meminta Royadin pindah bertugas ke Yogyakarta. Sultan terkesan dengan integritas Royadin. Royadin menolak permintaan Sultan, dia ingin tetap bertugas di Pekalongan.

Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

ICMI: SBY Telat Tapi Ambil Hikmahnya.

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Prof Nanat Fatah Natsir meminta kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat supaya mengambil hikmah dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.

"Ambil hikmahnya saja supaya penanganan kasus apa pun harus cepat dan tepat. Kalau presiden cepat memberi instruksi terkait pengusutan dugaan korupsi simulator, tentu hal ini tidak akan terjadi," kata Nanat Fatah Natsir saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/10) malam.

Nanat mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono sudah sempat memberikan pernyataan saat pidato menjelang 17 Agustus 2012 supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Kepolisian Negara RI (Polri) bersinergi. Namun, dia menilai pernyataan itu masih kurang jelas dan tegas sehingga ditafsirkan kedua belah pihak berbeda.

"Kalau sejak dulu presiden langsung menginstruksikan agar kasus dugaan korupsi simulator ditangani KPK, mungkin kejadian 5 Oktober lalu tidak perlu terjadi," kata mantan Rektor UIN Bandung itu.

Namun, Nanat menyatakan dukungannya terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Kepolisian RI (Polri).

"Sikap presiden sebagai seorang negarawan sangat positif, jernih dan tidak berpihak. Presiden mendudukkan perkara itu secara pas," katanya.

Sumber : antara.com

6 Kesepakatan Hasil Pertemuan KPK dan Menko Polhukam

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Pertemuan yang dilakukan pada Minggu siang itu telah menghasilkan enam kesepakatan.

"Pertemuan dengan 3 Pimpinan KPK dan Menko Polhukam dilakukan Minggu 7 Oktober pukul 13.00 WIB," ungkap Djoko saat pesan singkatnya, Senin (8/10).

Hasil kesepakatan itu antara lain, Pimpinan KPK berjanji untuk segera bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Kedua, sama-sama merumuskan dan merundingkan solusi terbaik agar pemberantasan korupsi tetap berjalan.

Ketiga, masing-masing institusi harus menghindari provokasi-provokasi yang dapat mengadu domba kedua lembaga itu. Keempat, dalam menghadapi setiap permasalahan, KPK dan Polri wajib menyelenggarakan konferensi pers bersama.

"Konferensi pers bersama-sama ini agar tidak ada selisih paham dan dimanfaatkan orang yang memang ingin mengadu kedua lembaga ini," tandasnya.

Kelima, KPK dan Polri harus berpedoman serta memperkuat Kejaksaan dan tidak dilemahkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan keenam, keduanya harus mengintensifkan komunikasi antar pimpinan institusi.

"Ini untuk menghindari dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

SDA : Terus Memperbaiki Moral dan Sikap Partai

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Umum Partai persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengaku terganggu dengan pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait sejumlah partai politik yang kadernya terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Meski merasa terganggu, Suryadharma Ali mengaku bahwa hal itu akan dijadikan instropeksi bagi partai yang berlambang Ka'bah tersebut. "Terganggu juga ada. Itu sebagai instropeksi kami supaya lebih baik lagi ke depan," kata dia usai mengikuti upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Senin (01/10/2012)

Menteri Agama ini juga mengaku bahwa partai yang dipimpinnya memiliki komitmen terkait pemberantasan korupsi, untuk itu PPP, kata Suryadharma akan terus memperbaiki moral dan sikap partainya ke depan.

"karena partai pernah meminta ketua KPK untuk melakukan pemahaman tentang UU Korupsi. Jadi itu kita anggap sebagai introspeksi saja lah, enggak usah diramaikan," tendasnya.

Seperti yang diketahui, Seskab Dipo Alam membeberkan sebanyak 176 pejabat tersandung kasus berasal dari sejumlah partai seperti Partai Golkar 64 orang, 32 orang dari PDIP, dan 20 orang dari Partai Demokrat.

Tak hanya itu, 17 orang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 7 orang Partai Amanat Nasional (PAN), 4 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2 orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNI Marhaen, PPD, PKPI dan Partai Aceh masing-masing 1 orang.

Sumber : seruu.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week148
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2316
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153519

We have: 72 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017