10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Nasional

Sekolah Pelanggar HAM

Blitar, SUARA PEMBANGUNAN

Sekolah pelanggar HAM? Bagaimana bisa terjadi sekolah yang seharusnya merupakan tempat penyemaian kesadaran dan penegakan HAM, justru melakukan pelanggaran serius. Hal ini terkait dengan kontroversi dan penolakan berlarut-larut lima sekolah Katolik di Blitar beberapa bulan terakhir menyediakan guru Muslim untuk memberikan mata pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim yang jumlahnya lebih daripada 60 persen total peserta didik sekolah bersangkutan.

Seperti diberitakan banyak media, kelima sekolah Katolik di Blitar tersebut adalah SMP Yohanes Gabriel; SMK Santo Yusuf; SD dan SMP Katolik di Jalan Yos Sudarso; SMK Katolik Diponegoro. Pengurus Yayasan dan Pimpinan Sekolah bersangkutan menyatakan, sekolah mereka adalah sekolah berciri khusus agama (Katolik) ; dan karena itu tidak wajib menyediakan guru agama lain [Islam] sesuai agama peserta didik. Bahwa sekolah Katolik dan juga agama lain seperti Kristen, Islam, Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya boleh memiliki ciri sendiri tidak perlu dipersoalkan lagi.

Hal itu sah belaka sesuai UUD 1945 dan UU tentang Sisdiknas No 20/2003. Meski bercirikan agama, jelas sekolah seperti itu bersifat terbuka, dan karenanya juga bisa menerima peserta didik beragama lain. Karena itu sangat absurd, jika sekolah menolak menyediakan guru—atau menolak menerima guru agama yang disediakan Kemendikbud/Kemendiknas atau Disdik setempat untuk memberi pelajaran agama sesuai agama murid. Sebaliknya, peserta didik justru diwajibkan mengikuti pelajaran agama Katolik sesuai ciri Yayasan atau sekolah bersangkutan. Tak heran jika ada orang berpikir tentang gut motive tersembunyi di balik penolakan itu. Kasus kelima sekolah Katolik di Blitar ini agaknya hanyalah ‘puncak’ dari gunung es lebih besar. Sangat boleh jadi masih sangat banyak sekolah berciri agama bersikap semacam itu.

Padahal jelas penolakan itu merupakan pelanggaran berlapis-lapis. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip HAM, bahwa salah satu hak azasi manusia adalah kebebasan memeluk agama dan keyakinannya. Pelanggaran kedua adalah terhadap UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang menyatakan ‘setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran...’ Pelanggaran ketiga adalah terhadap UU No 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang Pasal 12 menyatakan; sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai agama peserta didik, yang diajarkan guru seagama dengan murid. Pelanggaran kelima adalah terhadap PP Menteri Agama No 16/2010 tentang Pengelolaan [Penyelenggaraan] Pendidikan Agama di Sekolah. Pelanggaran kelima adalah terhadap prinsip bhinneka tunggal ika, yang menjadi salah satu dari empar bilar negara-bangsa Indonesia. Pilar ini merupakan dasar prinsip dan praktek pendidikan multi-kultural. Dalam paradigma bhinneka tunggal ika, setiap individu, kelompok, dan lembaga masyarakat—termasuk pendidikan—mesti menghormati dan mengakui keragaman, termasuk dalam hal agama, sosial, budaya, dan seterusnya.

Pelanggaran semacam itu sebetulnya tidak baru. Dalam konperensi tentang pendidikan agama di Indonesia yang diselenggarakan sebuah perguruan tinggi di Canberra, Australia, pada 2004 masalah ini juga mencuat. Seorang pembicara yang mewakili lembaga pendidikan Kristiani menyatakan, UU No 20/Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 12 telah melanggar prinsip kebebasan masyarakat menyelenggarakan pendidikan dengan ciri agama masing-masing.

Saya yang juga menjadi pembicara dalam konperensi itu membantah pernyataan tersebut dengan menyatakan sebagian pelanggaran yang disebut di atas. Lagi pula, sekolah berciri agama tersebut merupakan sekolah terbuka; berbeda dengan seminari, pesantren tafaqquh fid-din, atau diniyyah. Lembaga pendidikan seperti ini sangat khusus dan karena itu, tidak ditawarkan secara terbuka, dan peserta didiknya terbatas pada agama tertentu yang kelak diharapkan menjadi fungsionaris agama bersangkutan. Sebaliknya, jika pesantren menawarkan pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, dan SMK secara terbuka dan jika ada peserta didik non-Muslim dalam jumlah sesuai keketentuan UU, sekolah bersangkutan wajib menyediakan guru non-Muslim bagi para peserta didik tersebut.

Pada saat yang sama tidak mewajibkan peserta didik non-Muslim mengikuti mata pelajaran agama Islam. Contoh sangat baik dalam hal ini adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang terdapat di daerah (provinsi atau kabupaten/kota) mayoritas Katolik atau Kristen (Protestan). Penelitian disertasi DR Abdul Mu’thi yang sudah dibukukan (2011) menemukan apa yang dia sebut peserta didik ‘Krismuha’—Kristiani Muhammadiyah. Sederhananya, dalam konteks ‘Krismuha’, para peserta didik non-Muslim di sekolah Muhammadiyah di tempat tertentu di NTT, Kalteng, dan Papua mendapat mata pelajaran agama (Katolik atau Kristen) yang mereka anut. Akhirnya, HAM dan toleransi tidak cukup hanya wacana. Perlu praktek kongkrit, jelas, jujur, dan ikhlas—termasuk dalam lembaga pendidikan apapun. Jika tidak, sikap semacam itu tak lain, sesuai pepatah: ‘Tiba di mata [sendiri] dipicingkan; tiba di perut [sendiri] dikempiskan’.

Sumber : republika.online

Polisi dan TNI Masih Berjaga-jaga di Maluku

Ambon, SUARA PEMBANGUNAN.

Polisi dan TNI masih melakukan penjagaan di lokasi bentrok antarwarga di Desa Hualoy, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan.

Kombes Polisi Agus Rianto, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, mengatakan situasi di lokasi bentrokan sudah berangsur kondusif.

"Saat ini Polri masih melakukan penjaagaan terhadap pemukiman dan perbatasan-perbatasan yang dibantu unsur TNI dan masyarakat," kata Agus kepada wartawan, Senin (31/12/2012).

Agus mengatakan, kepolisian tidak mau peristiwa serupa terulang. Untuk itu, komunikasi antarwarga menjadi hal penting dalam menyelaseikan permasalahan tersebut. "Kita tidak menginginkan peristiwa serupa terulang kembali, Apabila perbedaan mari kita komunikasikan," ucapnya.

Bentrokan yang memakan korban tersebut diawali saat penduduk Desa Sepa akan menghadiri upacara pelantikan Raja Kamariang, Jumat (28/12/2012). Saat tiba di desa Hualoy satu kendaraan dalam rombongan Desa Sepa menyenggol seorang warga sehingga terjadi keributan kecil.

Keesokan harinya, Sabtu (29/12/2012) sekitar pukul 14.30 WIT rombongan warga Sepa yang menghadiri pelantikan Raja Kamariang kembali melintasi Desa Hualoy dan terjadilan bentrok yang mengakibatkan lima orang tewas dan delapan luka-luka.

Sumber : tribunNews.com

Ruhut : Din Syamsudin Ayam Sayur

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul bereaksi keras terhadap penilaian Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menyebut masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Menurut Ruhut, Din hanya orang yang berani di belakang.

"Din itu ayam sayur, hanya jago kandang. Dia tidak pantas bicara seperti itu. Silakan mengurus Muhammadiyah saja," ujar Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (19/12).

Ruhut mengatakan, seharusnya Din menjaga etika karena hubungan Presiden SBY dengan Muhammadiyah tergolong dekat. Ruhut menyebut hubungan SBY dengan Amien Rais, apalagi dengan besannya Hatta Rajasa juga baik. Ruhut menilai Din berbicara seperti itu karena tidak mendapat posisi dalam pemerintahan SBY.

"Mungkin. Saya rasa Din harusnya ngaca, SBY itu Presiden Indonesia sedangkan dia hanya Muhammadiyah," ujar dia.

Ruhut menegaskan, dia menghormati Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun Ruhut juga meminta Din agar memberi teladan bagi pengikutnya, jangan bicara politik. "Saya siap berdebat dengan dia setelah saya pulang liburan," kata Ruhut.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Din mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mumpuni dan handal untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

"Mereka punya hak konstitusi, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, bukan berarti kesempatan mereka tertutup. Waktu itu rakyat terpesona pada sosok SBY, walau sebagian saat ini menyesal karena permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Din saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/12).

*Sumber: Merdeka.com

MUI : Melarang Ucapkan Natal

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.
Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama Nasrani. "Itu jadi perdebatan, sebaiknya enggak usah sajalah," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Maruf Amin di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2012.

Meskipun melarang, Maruf meminta umat Islam menjaga kerukunan dan toleransi. Dia menyatakan ada fatwa MUI yang melarang untuk mengikuti ritual Natal.

Dia menegaskan, mengikuti ritual Natal adalah haram. "Karena itu ibadah (umat lain)," kata dia.

MUI telah mengeluarkan fatwa pada 1981 di masa Ketua Umum MUI Prof. Dr. Buya Hamka. Fatwa MUI yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa KH. Syukri Ghazali dan Sekretaris H. Masudi. Isi fatwa ini menyatakan haram mengikuti perayaan dan kegiatan Natal.

*Sumber : tempo.co.id

Ada "Bom Waktu" Di Kapal Norgas Di Merak

Merak, SUARA PEMBANGUNAN.

Tragedi tabrakan antara kapal motor penumpang Bahuga Jaya dengan kapal tanker Norgas Cathinka yang terjadi di Selat Sunda, 26 September lalu, berbuntut panjang. Baru-baru ini diketahui kapal tanker Norgas mengangkut gas alam cair yang dapat meledak jika tidak dijaga dalam suhu tertentu.

»Kapal ini membawa polymer grade propylene yang sifatnya tidak stabil dan mudah terbakar,” kata Charles Freeman, juru bicara Norgas Carriers Pte Ltd, dalam keterangan tertulis. Oleh karenanya, ia menambahkan, Norgas meminta supaya kapal tanker itu dapat berlayar ke Singapura untuk melakukan docking atau overhaul.

Freeman menjelaskan, sistem katup pengaman dan kompresor harus menjalani perawatan berkala pada 14 Oktober 2012. Tanpa perawatan, temperature propylene cair dalam tangki tersebut akan meningkat dan dapat menyebabkan ledakan besar. Norgas Cathinka membawa 3.045 ton metrik propylene yang dibawa dari Brazil menuju China.

Kapal tanker ini sekarang ditahan di Pelabuhan Merak dan tak diizinkan berlayar oleh Pengadilan Negeri Serang karena terlibat tabrakan yang mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, 69 orang hilang dan tenggelamnya kapal Bahuga Jaya.

Zat propylene yang dimuat dalam kapal tersebut adalah gas cair yang memiliki sifat tak stabil dan sangat mudah terbakar sehingga penyimpanannya harus dijaga di bawah suhu -45 derajat celsius. Tekanan dalam tangki bermuatan propylene dikontrol melalui katup pengaman yang diset untuk membuka otomatis pada tekanan 3.0 bar.

Sumber : tempo.co.id

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday88
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week88
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2256
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153459

We have: 20 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017