10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Hukum

Buyung : KPK Harus Panggil Ibas

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. Terlebih jika penegakan hukum tersebut bersentuhan dengan pemimpin negara Indonesia.

Dalam kasus suap Sport Center Hambalang, Buyung meyakini putra kandung Presiden RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas turut terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga, KPK diharapkan berani memanggil Ibas untuk diperiksa sebagai saksi.

"Jangan sampai mentang-mentang anak presiden, KPK tidak berani panggil," kata Buyung di Grand Hotel Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2014).

Untuk itu, kuasa hukum Anas Urbaningrum ini menegaskan, pihaknya akan menekan KPK untuk segera memanggil Ibas. Apalagi, jika memang terbukti ada aliran dana dari kasus Hambalang yang masuk ke kantong Ibas.

"Kita akan tekan itu. Kalau benar ada bukti bahwa ada uang yang mengalir ke Ibas, harus dipanggil," pungkas Buyung.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa aneh dengan sikap KPK lantaran belum memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho pernah diperiksa oleh KPK karena AD/ART partai, sementara Ibas yang disebut-sebut terima uang tidak pernah panggil oleh KPK.

"Sekjen Demokrat disebut-sebut tapi enggak dipanggil sementara sekjen saya (PKS) dipanggil," kata Fahri dalam diskusi 'Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013- Menangkap Korelasi Berita & Elektabilitas' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa 14 Januari 2014.

KPK tengah menelusuri dugaan aliran dana proyekSport Center Hambalang ke Kongres Demokrat 2010 lalu di Bandung. Sejumlah politikus Demokrat sudah diperiksa oleh KPK, tapi Ibas yang saat itu menjadiSteering Committee (SC) Kongres sama sekali belum pernah diperiksa KPK.

*sumber : sindonews.com

Polisi Sedang Melacak Link Video Mesum SMP

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Hari ini banyak beredar link mengenai rekaman adegan mesum pria dengan wanita yang menggunakan segaram SMP dimana adegan itu dilakukan di dalam kelas. Baik yang disebarkan lewat BBM maupun di tautkan ke Facebook.

Lalu benarkan link tersebut merupakan rekaman video mesum di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Jakarta Pusat dengan pemerannya AE merupakan pemeran perempuan kelas 9 sementara FP merupakan pemeran laki-laki kelas 10.

Saat dikonfirmasi ke pihak kepolisian mengenai beredarnya link tersebut, kepolisian mengaku akan segera menelusuri beredarnya link itu. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah itu video mesum SMP Negeri 4 Jakarta atau bukan.

"Memang ada tiga rekaman dan foto lewat HP namun ada juga beberapa rekaman yang sudah dihapus. Kalau ada yang sempat beredar kecuali di tangan penyidik, peredarannya dimana akan kami lacak," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (25/10/2013) di Mapolda Metro Jaya.

Rikwanto juga mengaku akan menanyakan mengenai adanya link video tersebut pada para pelajar SMP Negeri 4 Jakarta.

"Apakah diantara mereka yang memfoto atau merekam kemudian men-share ke pihak lainnya, ini akan kami lacak menggunakan dan dalam kaitan IT," kata Rikwanto.

*sumber : tribunnews.com

UU Pilpres Gagal di Revisi

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Pembahasan rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden resmi dihentikan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, sampai hari ini, belum ada kata sepakat dari sembilan partai tentang presidential threshold atau ambang pencalonan presiden.

Sementara, mayoritas partai di parlemen ingin agar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu tak direvisi. Artinya, Undang-Undang Nomor 42 itu tetap digunakan dalam pemilihan presiden mendatang.

"Pembahasan RUU Nomor 42 kita nyatakan dihentikan, langkah yang diusulkan apakah ditarik dari program legislasi nasional akan dilihat (kemudian). Akan dilaporkan ke Menkumham," kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono dalam rapat Baleg, Kamis 3 Oktober 2013.

Ketika pembahasan UU ini dihentikan, kata Mulyono, artinya 262 pasal yang sudah dibahas dan disetujui bersama, tidak berlaku. "Sudah kami putuskan kembali pada UU yang lama. Nanti kita diputuskan di paripurna," kata dia.

Lima fraksi mendukung keputusan agar pembahasan RUU Pilpres ini dihentikan. Mereka adalah Demokrat, Golkar, PDIP, PAN dan PKB.

Sementara, partai yang berkukuh ingin terus dibahas dengan menurunkan presidential threshold adalah PKS, PPP, Gerindra dan Hanura.

Keputusan ini, diprotes oleh anggota baleg dari PPP, Ahmad Yani; dan Hanura, Djamal Aziz. Bahkan, keduanya walk out ketika pembahasan sedang berlangsung. Menurut Yani, keputusan ini inkonstitusional. Sementara, Djamal berpendapat, keputusan dihentikannya pembahasan ini, tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan hanya menguntungkan partai-partai besar.
"Ini saya yakin, tidak dapat memenuhi harapan lagi, kalau dengan begitu pemilu legislatif dan presiden, silakan saja dilaksanakan serentak. Ini kepentingan partai besar," ujar dia.

Protes yang sama juga ditunjukkan oleh anggota fraksi Gerindra, Martin Hutabarat. Meski partainya pasrah dengan keputusan itu, tetapi dia ingin agar ada catatan dalam laporan yang akan dibawa ke paripurna.

"Harus ada catatan, fraksi Gerindra tidak setuju, agar jelas posisinya. Kami tidak mau diputuskan bersama. Satu pasal itu jadi pertimbangan kita, kita sudah bahas 1,5 tahun, dan menghabiskan uang negara. Bahwa fraksi Gerindra tetap menyetujui 261 pasal kecuali 1 pasal tadi," kata dia.

Sementara partai besar seperti Golkar, PDIP, Demokrat, PAN dan PKB, menyetujui agar pembahasan itu tidak dilanjutkan. "Tetap berpendirian RUU perubahan tidak perlu dilanjutkan dengan alasan jelas, langsung dan juga tertulis. Kami tegaskan peraturan DPR nomor 3 tentang tata cara penarikan RUU. RUU kita tarik melalui forum pleno," kata anggota fraksi Golkar, Ali Wongso.

Sementara, menurut anggota fraksi PDIP, Arif Wibowo, berharap RUU ini ditarik di program legislasi nasional.

*sumber : vivanews.com

9 Jam Gedung MK di Geledah Penyidik KPK

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

KPK baru saja menyelesaikan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK membawa 6 dus dan 2 koper dari kantor MK pada Jum'at (4/10/2013).

20 orang penyidik KPK keluar dari gedung MK pukul 01.40 WIB mereka melakukan penggeledahan di gedung MK sejak Kamis (3/10) pukul 17.00 sore.

Penyidik menggeledah ruang ketua MK, ruang sekretariat, ruang ajudan ketua MK, dan ruang staf ahli ketua MK yang terletak di lantai 15. Sementara penyidik lainnya menggeledah ruang panitera di lantai 7.

Setelah melakukan penggeledahan, penyidik sempat mencabut segel yang berada di pintu ruang tamu ketua MK, pintu sekretariat dan ajudan ketua MK.

Semua penyidik turun ke lobi gedung MK dengan membawa 6 kardus dan 2 koper sedang dan besar. Di lobi, mereka dijemput oleh 4 mobil diantaranya Toyota Avanza dan Kijang Innova.

*sumber : detik.com

9 Tahun Vonis untuk Bandar Narkoba

Medan, SUARA PEMBANGUNAN.

Majelis PN Medan, yang terdiri dari Sun Basana Hutagalung dengan anggota M Nur dan Jonny Sitohang hanya menjatuhkanvonis 9 tahun penjara bagi mafia narkoba, Andi Juanda alias Wanda.

Tuntutan jaksa pun terbilang ringan, hanya 12 tahun.Tidak hanya memberikan keringanan hukuman kepada bandar narkoba, tiga hakim juga memerintahkan dua mobil yang disitapetugas BNN dikembalikan kepada pemiliknya.

"Seharusya mobil tersebut tidak dikembalikan ke pemiliknya," kata salah seorang penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN),saat dihubungi wartawan, Kamis (3/10/2013).

Menurut dia, dua mobil yang disita petugas merupakan barang bukti dalam tindak pidana narkotika. Karena di dalam mobilFortuner dan CRV tersebut petugas menemukan sabu yang disimpan Andi Juanda alias Wanda dengan berat total 7 kilogram.

"Padahal kami sudah membuat resume dalam dakwaan bila mobil-mobil itu digunakan untuk tindak pidana pencucian uang terdakwa,"ujarnya, menambahkan bila kasus pencucian uang otomatis melekat dalam tindak pidana narkotika.

Selain protes pengembalian dua barang bukti tersebut, upaya pelarian Andi dari sel tahanan BNN tidak turut menjadi pertimbanganmajelis hakim untuk memperberat hukuman terdakwa.
"Kita lampirkan bukti laporan polisi bahwa yang bersangkutan pernah melarikan diri dari BNN," tutur penyidik tersebut.

BNN menyebut Andi adalah big bos narkoba di Medan. Dalam menjalankan peredaran sabu, dia tidak sendiri, namun bekerjasamadengan kelompok Aceh yang kemudian merekrut kurir untuk menjalankan bisnisnya.

*sumber : detik.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday232
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week390
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2558
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153761

We have: 59 guests online
Your IP: 23.20.162.200
 , 
Today: Nov 20, 2017