10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Hukum

SBY dan Ani Terbelah Akibat Broker Grasi Corby

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Narkotika adalah merupakan musuh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia sebab dampak pengunaan narkotika dapat merusak masa depan bangsa, kita cukup tercengang dengan  aksi Pemberian Grasi oleh  Presiden SBY untuk  potongan masa tahanan (grasi) terhadap terpidana ‘ratu’ narkoba Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia.

Kordinator Indonesia Developmet Monitoring (IDM) Fahmi Hafel menilai, pemberian grasi tersebut dinilai menciderai komitmen pemerintah yang ingin memberantas narkoba di Indonesia.

Tidak hanya mencederai komitmen rakyat Indonesia untuk memberantas narkotika, lanjutnya, tapi pemberian grasi kepada Corby, secara langsung SBY telah mencederai dan menganggap remeh istrinya sendiri yaitu Any Yudhoyono sebagai Ibu Anti Narkoba, dimana Any Yudhoyono telah banyak melakukan kegiatan kegiatan untuk melawan peredaran narkotika dan pengunaan narkotika seperti program ”Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba” pada tahun 2010. 

“Pemberian Grasi kepada Corby juga mengurangi efek jera terhadap para pengedar narkotika di Indonesia dan pemberian grasi juga akan menggagalkan Indonesia yang bersih dari peredaran narkoba pada tahun 2015, yang di galang oleh Any Yudhoyono sebagai ibu Anti Narkoba dimana program Indonesia Bersih dari narkoba tahun 2015 adalah merupakan program usaha untuk pembelajaran bagi segenap elemen masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba pada tahun 2015 yang didukung penuh oleh Polri dan Ibu negara,” paparnya, Minggu (27/5). 

Dengan diberikannya grasi kepada Corby, menurutnya, juga bisa diartikan bahwa kegiatan dan tindakan Ibu negara dalam pemberantasan narkoba dicuekin/tidak dianggap  oleh SBY demi kepentingan Image SBY dimata pemerintah Australia. “Karena itu seharusnya Any Yudhono juga harus masuk dalam barisan yang memprotes pemberian grasi kepada Corby   oleh SBY,” tandas Fahmi.

Apalagi, lanjutnya, pernyataan Any Yudhoyono dalam peluncuran Program Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di sebuah mal di Jakarta pada 30 Januari 2010 lalu. ‘Indonesia menghadapi ancaman narkoba yang cukup serius dewasa ini karena Indonesia bukan lagi sebagai konsumen narkoba, melainkan juga sebagai produsen’. “Artinya, dengan di berikannya grasi kepada Corby maka Indonesia terancam akan semakin menjadi negara produsen narkoba sebab produsen tidak akan lagi jera dengan mudahnya pemberian grasi oleh SBY  terhadap pelaku tindak pidana narkotika,” ungkap aktvis IDM.

Ia pun menilai, dengan diberikanya grasi kepada Corby sebaiknya gelar Ibu Anti Narkoba yang diberikan Polri dan LSM penggiat anti narkoba harus dicabut karena sudah tidak relevan lagi dimana sang suami sebagai president memberikan grasi untuk terpidana kasus narkotika sementara sang istri menjadi penggiat anti narkoba juga.

“Untuk Ani Yuhoyono agar rakyat simpatik harus mengembalikan gelar Ibu Anti Narkoba kepada LSM yang memberikannya, apalagi saat ini animo beberapa elit politik partai Demokrat untuk mencalonkan Ani Yudhoyono sangat besar jika Ani Yudhoyono diam saja dalam hal pemberian Grasi maka bisa meyebabkan popularitas Ani yudhoyono akan menurun , padahal popularitas adalah modal bagi rencana pencapresan Ani Yudoyono 

Patut dicurigai juga pemberian Grasi kepada Corby terpidana kasus narkoba tidak lepas dari para mafia Grasi diseputaran SBY yang mendorong SBY untuk memberikan Grasi kepada Corby tentu saja bukan dengan harga  dan tarif yang murah agar presiden bisa memberikan Grasi seperti pada kasus terpidana korupsi Syaukani yang mendapatkan grasi konon nilainya hampir puluhan miliar yang di minta oleh para broker Grasi 

Selain itu, tegas Fahmi, Indonesia Development Monitoring juga ingin meminta informasi kepada SBY terkait pemberian Grasi kepada Corby ,mengenai prosedur dan pertimbangan SBY sampai memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika karena ini menyangkut rasa ketidak adilan bagi rakyat Indonesia yang terkena tindak pidana akibat maling sandal maupun maling jemuran dan ayam, permintaan informasi kepada SBY terkait pemberian grasi diperbolehkan oleh UU Keterbukaan Publik. Rencana hari senin esok surat permintan informasi tentang pemberian grasi kepada Corby akan dilayangkan kepada Komisi Informasi Publik. [asf/pn]

Sumber : pesatnews.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Grasi Untuk Corby Karena SBY Genit

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba Schapelle Leight Corby terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak mengecam pemberian grasi tersebt karena mencederai semangat anti narkoba.

Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat), Henry Yosodiningrat bahkan berani menyatakan bila pemerintah sedang 'genit' kepada pemerintah Australia.

"Kegenitan aja kita beri grasi ke Corby," ujar Henry kepada, Sabtu (25/5).

Menanggapi dugaan adanya unsur diplomasi atas pemberian grasi terhadap ratu mariyuana itu, Henry menganggap keputusan tersebut konyol jika memang alasannya demikian. Pasalnya, dua warga negara Indonesia yang ditahan di Australia memang selayaknya dibebaskan.

Meski diakuinya SBY berwenang memberikan grasi dan tidak berwenang memberikan penjelasan, tapi dia berharap SBY tetap memberikan penjelasan kepada rakyat. Karena, pemberian grasi terhadap terpidana 20 tahun penjara tersebut melukai hati masyarakat. 

"Saya ragu sih SBY mau memberi penjelasan. Tapi mengingat ini melukai hati rakyat, SBY harus memberi penjelasan," simpulnya.

Henry mengaku, dalam sepekan ini dia akan melayangkan gugatan terhadap SBY melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988.

Seperti diketahui Presiden memberikan potongan hukuman untuk pengedar ganja asal Australia, Schapelle Leigth Corby selama lima tahun.

Sumber : pesatnews.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Bachtiar Chamsyah Bebas

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Bachtiar Chamsyah (mantan Menteri Sosial) akhirnya menghirup udara bebas, siang ini, Jum'at (25/5/2012).Bachtiar dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur setelah menjalani masa hukumannya selama 20 bulan.
Saat menjalani proses kasasi, Bachtiar sempat dibebaskan lantaran masa penahanannya habis pada akhir Januari lalu.Setelah putusan kasasi yang tetap menghukum Bachtiar 20 bulan penjara diterbitkan, politisi senior PPP kembali masuk ke penjara.
Bachtiar dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, saat menjabat Menteri Sosial periode 2004-2009.Ia terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui penunjukan langsung rekanan dalam tiga proyek sekaligus, yakni proyek pengadaan mesin jahit, sarung, dan sapi impor.Pada Maret 2011, Bachtiar dijatuhi hukuman penjara selama setahun delapan bulan, serta denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Tipikor. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi. (*)

Korsel Kebiri Pelaku Pencabulan Anak-Anak

Seoul, SUARA PEMBANGUNAN.

Korea Selatan pekan ini akan mengebiri secara kimia seorang pria yang berulang kali dihukum karena melakukan penyerangan seksual pada anak. Ini pertama kalinya hukuman seperti itu dilakukan di Korsel, kata seorang pejabat pada Rabu.

Seorang pria bermarga Park (45) akan dibebaskan dari penjara pada Juli setelah menjalani hukuman selama 10 tahun, atas percobaan pemerkosaan seorang gadis berusia 10 tahun.

Dia akan disuntik setiap tiga bulan sekali selama tiga tahun ke depan guna mengurangi dorongan seksual dengan memanipulasi hormonnya "entah dia suka atau tidak", kata pejabat kementerian hukum Kim Hyung-Yul kepada AFP.

Park sebelumnya pernah dipenjara tiga kali karena secara seksual menyerang perempuan di bawah usia 16 tahun pada 1984, 1991 dan 1998.

Sebuah komite kementerian pada Senin mengeluarkan perintah pengebirian kimia -- yang pertama sejak undang-undang penyetujuan prosedur itu diberlakukan pada Juli lalu -- kata Kim.

Hukuman itu bisa dilakukan untuk mereka orang berusia lebih dari 19 tahun, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 16 tahun.

Tidak jelas apakah Park menyetujui hal tersebut, tetapi hukuman untuk pelaku kejahatan seks serius seperti Park tidak memerlukan persetujuan yang bersangkutan.

Park akan menghadapi hukuman penjara atau denda berat jika ia menolak injeksi atau mengambil obat lain untuk mengurangi dampaknya, tambah Kim. Dia juga harus menerima terapi psikologis dan memakai gelang kaki elektronik, serta dilarang memasuki fasilitas untuk anak-anak.

Korea Selatan tahun lalu menjadi negara Asia pertama yang melegalkan pengebirian secara kimia untuk pelaku kejahatan seks.  Kementerian hukum mengatakan hukuman serupa juga dilakukan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, Swedia dan Norwegia.

Langkah Seoul itu dilakukan publik berang atas meluasnya serangan seksual pada anak di bawah umur dan hukuman yang ada dirasakan lemah untuk para pelaku.

Sumber : AFP/antara
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

KPK Kirim Surat Panggilan Untuk Andi Malarangeng

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Selasa (22/5/2012). Andi dipanggil untuk diperiksa terkait penyelidikan pembangunan pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap Andi ini dijadwalkan KPK pada Kamis (24/5/2012) nanti.

"Dijadwalkan permintaan keterangan hari Kamis, suratnya rencananya hari ini dikirim," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkat, Selasa.

Kemarin, Johan mengatakan bahwa Andi akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan proyek Hambalang yang nilainya Rp 1,52 triliun itu. Selaku Menpora yang kemeteriannya menggarap proyek tersebut, Andi dianggap tahu seputar proses pengadaannya yang juga melibatkan Komisi X DPR.

Selain Andi, KPK juga berencana memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus ini. Mengenai kapan Anas akan diperiksa, Johan belum dapat memastikan hal tersebut.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Permai Grup (perusahaan Nazaruddin), beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang divonis empat tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap itu, menyebut Anas sebagai pihak yang mengatur proyek Hambalang. Nazaruddin juga mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas.

Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari pihak Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang.

Selain menuding Anas, Nazaruddin juga menyebut Andi dapat uang Rp 10 miliar dari proyek Hambalang. Uang tersebut, katanya, diberikan oleh Mahfud Suroso, pengusaha yang disebut sebagai orang dekat Anas Urbaningrum.

"Dari Rp 100 miliar ke Yulianis, Rp 50 miliar ke Andi katanya. Mahfud waktu itu Rp 10 miliar," kata Nazaruddin seusai diperiksa KPK, (13/4/2012).

Andi Dilapori Nazaruddin soal Sertifikat Hambalang

Dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin mengatakan kalau Nazaruddin pernah melapor ke Andi soal sertifikat lahan Hambalang yang selesai diurus.

Hal itu disampaikan Nazaruddin ke Andi dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Andi, Januari 2010 lalu. Pertemuan itu juga diikuti Mahyuddin dan Angelina Sondakh. Menurut Mahyuddin, Andi merespon laporan Nazaruddin tersebut dengan mengucapkan "terima kasih".

Sumber : kompas.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday112
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week270
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2438
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153641

We have: 62 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017