10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Hukum

Baiknya SBY Konsentrasi Tanpa Wamen

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (5/6), terkait penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan jabatan wakil menteri (wamen) merupakan ’pejabat karier dan bukan anggota kabinet’ adalah bertentangan dengan UUD 1945, jelas menggambarkan adanya tata kelola sistem pemerintahan yang keliru melalui produk hukum kenegaraan di pusat kekuasaan.

“Dengan demikian, para wakil menteri yang kini ada harus diberhentikan demi kepatuhan menjalankan tatanan hukum bernegara akibat konsekuensi putusan MK tersebut,” tandas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) di Jakarta, Selasa (5/6).

Syahganda menegaskan, meski keberadaannya tetap konstitusional serta dapat diperbaiki pengangkatannya dengan menegaskan wakil menteri sebagai anggota kabinet dan bukan menyangkut jabatan karier, namun tidak ada keharusan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan para wakil menteri itu ke posisi semula,” paparnya.

“Suka atau tidak, Presiden SBY harus memberhentikan wamennya, sebab putusan ini merupakan perintah UU yang tidak boleh diabaikan. Tetapi, tanpa mengangkat kembali juga tidak akan ada masalah bagi hak prerogatif presiden, apalagi pemerintahan SBY memang memiliki para menteri yang lengkap sesuai UU Kementerian,” tambahnya.

Menurut dia, Presiden SBY lebih baik berkonsentrasi dalam memimpin kinerja pemerintahan di luar kehadiran para wamen, yang justru sering mengundang keraguan masyarakat luas akibat keberadaannya cenderung dipaksakan. Toh, lanjut Syahganda, efektivitas ataupun soliditas birokrasi tidak berbanding lurus dengan peran para wamen.

“Sebaliknya, wamen adakalanya menciptakan resistensi di lembaga kementerian, sehingga akhirnya menjadi beban dan bukan aset,” tutur mantan aktivis ITB yang pernah dipenjatra rezim Soeharto ini.

Syahganda menilai, jabatan wamen tidak diperlukan mengingat sejauh ini kaidah manajemen birokrasi pada institusi kementerian sangat memadai, dengan kelengkapan para direktur jenderal dan sekretaris jenderal di bawah menteri, untuk dapat mengoptimalkan baik agenda maupun pelayanan kelembagaannya terhadap kebutuhan publik.

“Kehadiran wamen hanya membuat birokrasi pemerintah pusat menjadi kian gemuk dan tidak efisien dari sisi anggaran. Dengan melihat di beberapa kementerian yang terlalu banyak eselon I dan II pun, sudah saatnya pula dipangkas supaya tidak terlihat gemuk,” ungkapnya.

Sumber : pesatnews.com
Posting : ekaryana@suarapembangunan

Rizieq Tak Setuju FPI Dibubarkan Karena Alasan Kekerasan

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, tak setuju jika kekerasan yang dilakukan satu dua aktivis dicap sebagai kelakuan ormasnya dan menjadi pembenaran alasan untuk membubarkan FPI.

Bagi Rizieq, jika ada pihak yang berpikiran seperti itu, maka dengan alasan yang sama, partai politik (parpol) bisa dibubarkan. Sebab, banyak sejumlah massa parpol juga melakukan kekerasan dan tindakan anarkis saat calon yang didukungnya kalah dalam Pilkada.

Bahkan, massa parpol di Medan membunuh Ketua DPRD setempat."Partai mana yang massanya tidak melakukan kekerasan? Mereka yang kalah pilkada, bakar kantor Bupati, kantor DPRD dibakar. Itu kan massa parpol, kenapa partai itu tidak dibubarkan saja? Yah, enggak begitu logika berpikir kita. Jadi, kalau ada massa parpol membakar kantor bupati, yah massa itu yang ditindak karena melanggar hukum, bukan parpolnya yang dibubarkan. Kalau logikanya, ada massa FPI yang melakukan kekerasan, FPI-nya dibubarkan, maka bubarkan saja semua partai, karena massanya sudah melakukan anarkis luar biasa, yang belum pernah dilakukan FPI. FPI tidak pernah membakar kantor DPRD dan kantor Bupati," kata Rizieq di kantor FPI, Petamburan, Jakarta, Minggu (3/6/2012).

Ia menegaskan, jika ada aktivis FPI yang melakukan kekerasan dan anarkisme, maka dia lah yang harus diproses hukum, bukan ormasnya. Jika disamaratakan, maka sebenarnya negara pun bisa dibubarkan."Kalau logika berpikirnya sepertu itu, maka negara Indonesia mesti bubar, karena lebih dari 50 ribu pejabat dari atas sampai bawah terlibat korupsi. Berarti kalau sudah 50 ribu pejabat korupsi, maka negara gagal. Apa harus begitu? Enggak begitu dong. Negara tak boleh bubar. Kalau keadaannya begitu, maka pejabat yang bersalah lah yang harus dihukum," ujarnya.

Tokoh FPI yang pernah divonis 1,5 tahun penjara karena terlibat penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas ini menegaskan, FPI akan terus bergerak terhadap segala bentuk pertunjukan yang mempertontonkan pornografi dan pornoaksi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah.

Rizieq menyadari tidak seorang pun bagian dari FPI yang kebal hukum. Karenanya, banyak anggota FPI yang terlibat pelanggaran diproses hukum dan masuk bui, termasuk dirinya.

"Bahkan saya selaku aktivis FPI tidak luput, saya pernah diadili, dipenjara. Itu risiko perjuangan. Jadi, siapa bilang FPI berjuang gratis tanpa hukuman. Hukum sudah berjalan, kami menghormati polisi yang bertugas. Polisi punya hukum, tapi kami tidak boleh membiarkan Indonesia hancur oleh maksiat," ucapnya.

Tokoh ormas Islam yang sempat mengenyam pendidikan di SMP Kristen Bethel Petamburan, Jakarta (1979) ini menegaskan, FPI berprinsip bahwa hukum agama di atas segalanya."Setiap aktivis FPI, pertama wajib tunduk pada hukum agama, baru setelah itu wajib tunduk kepada hukum pidana selama tidak bertentangan dengan hukum agama," tukasnya.

Sumber : tribunnews.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

KPK Bidik "Sponsor" Miranda

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap cek ke sejumlah anggota DPR oleh KPK. Namun KPK mengakui kesulitan mengembangkan kasus ini karena barang bukti sudah lenyap.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku kesulitan mengusut tuntas kasus yang bergulir sejak 2008 itu. KPK mengalami sejumlah kendala untuk mengungkap kasus hingga ke penyandang dana di balik pembelian cek perjalanan senilai Rp 24 miliar yang menjadi alat suap dalam kasus ini.

"Kasus ini rangkaian yang cukup lama, cukup panjang dari mulai Ibu Nunun menghilang, banyak anggota DPR ditahan. Sebelumnya juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan cek perjalana ini, jadi ini bukan perjalanan yang mudah," kata Bambang di Jakarta, Jumat (1/6).

Salah satu kendalanya, menurut Bambang, adalah sebagian alat bukti yang sengaja dihilangkan pihak-pihak berkepentingan. "Sebagian bukti-bukti juga misalnya sudah diminimalisir oleh orang-orang yang punya kepentingan supaya bukti-bukti itu tidak dihadirkan," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kendala KPK dalam mengusut tuntas kasus ini adalah sebagian saksi yang sudah berubah posisinya. Misalnya, sebagian anggota DPR 1999-2004 yang dulunya terpidana kasus ini telah bebas dari penjara. Dalam kasus dugaan suap pemilihan DGS BI ini, Miranda diduga ikut serta atau membantu Nunun Nurbaeti memberi suap ke sejumah anggota DPR 1999-2004.

Nunun divonis dua tahun enam bulan karena dianggap bersalah menjadi pemberi suap. Kasus ini juga menyeret sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Lebih dari 20 anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi TNI/Polri dijebloskan ke penjara karena terbukti menerima suap saat memilih DGS BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda. Mereka menerima suap dalam bentuk cek perjalanan.

Diyakini, ada penyandang dana di balik pembelian cek perjalanan senilai total Rp 24 miliar tersebut. Namun proses pengadilan Nunun yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta belum mengungkap siapa sumber dana tersebut. Terkait penyandang dana, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya akan menggali informasi soal itu melalui pemeriksaan Miranda.

"KPK masih mengembangkan kasus ini terutama yang berkaitan dengan beberapa persepsi di publik mengenai missing link (jalinan cerita yang terputus), siapa donator TC (travel cheque atau cek perjalanan) ini, tentu akan digali lebih jauh dari Miranda," kata Johan.

Asal usul cek perjalanan Dalam persidangan Nunun terungkap, cek perjalanan yang menjadi alat suap diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) atas permintaan Bank Artha Graha. Cek tersebut dipesan oleh nasabah Bank Artha Graha, PT First Mujur Plantation and Industry (FMPI). Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini memiliki revolving loan di Bank Artha Graha.

Sumber : pesatnews.com
posting  : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

2 Bangunan Hambalang Dirobohkan, Bukan Roboh

Bogor, SUARA PEMBANGUNAN.

Robohnya dua bangunan proyek Hambalang masih meninggalkan tanya.

Sedianya bangunan yang akan berdiri di lahan seluas 32 hektare tersebut akan dijadikan gedung pusat pelatihan olahraga bagi para atlet Tanah Air.

Dua bangunan di antara bangunan yang tengah dikerjakan telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya bekas pondasi dan dua unit genset berukuran sebuah mobil colt dibiarkan tergeletak di pinggir jalan.

Sebuah majalah nasional memberitakan bahwa bangunan itu roboh, lalu diikuti media online yang telah lama berdiri memberitakan secara maraton.
Dikabarkan olehnya bangunan itu roboh pada hari Jumat 25 Mei 2012 lantaran hujan lebat yang mengguyur sekitar lokasi. Juga disebutkan karena kontur tanah yang tidak cocok untuk membangun sebuah gedung.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, menemukan fakta lain. Bangunan itu, tidak roboh pada Jumat lalu, namun sudah enam bulan atau tepatnya pada 20 Desember 2011 lalu ada yang merobohkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan serta hasil wawancara dengan Ketua Kerjasama Operasi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, Joko Prabowo, dikatakan bangunan itu rata dengan tanah karena sengaja dirobohkan.

Apa alasannya? Joko mengatakan karena struktur tanah yang labil, sehingga terpaksa harus dirobohkan.

Lanjut Joko menjelaskan, sebelum masuknya pembangunan gedung Hambalang, pihak perencana dalam hal ini Kemenpora, telah memberikan data bahwa tidak ada masalah dalam struktur tanah.

Namun, dari analisa dan kajian ditemukan ada kontur tanah yang bermasalah.

"Ini murni karena tanah tersebut strukturnya labil. Ini bukan penyelewengan biaya. Silakan saja diperiksa. BPK juga sudah empat kali kok ke sini (Hambalang). Dan KPK pun sudah pernah ke sini," ujar Joko kepada Tribunnews.com, di komplek bangunan Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa (29/5/2012).

Dua bangunan itu, merupakan rumah bagi genset dan 9 lapangan badminton indoor. Pekerjaan rumah genset sudah hampir 90 persen, sedangkan pembangunan lapangan badminton baru dibangun pondasi saja.

Joko menambahkan, memang benar di beberapa bagian kontur tanah labil. Dari 32 hektare lahan yang akan dibangun, 1 hektare tanah dianggap bermasalah.

Nah 1 hektare itulah yang memakan korban dua bangunan yang telah susah payah dibangun. Ketika proyek menyisakan 10 persen, terjadi kemiringan di salah satu bangunan yang dijadikan pusat energi di kawasan tersebut.

Joko kembali mengaskan, bahwa tidak ada bangunan yang ambruk. Namun sengaja dirobohkan.

"Yang ada bangunan power house terjadi kemiringan sehingga kita selaku kontraktor mengambil keputusan untuk merobohkan," ungkapnya Joko.

Hak itu terpaksa dirobohkan, menurut Joko, lantaran pihaknya tidak mau memaksakan yang nantinya akan memakan korban ketika sudah selesai pengerjaannya. "Lebih baik kita merugi," tandasnya.

Sumber : tribunnews.com
posting  : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Oknum TNI Rampas Kamera Wartawan

Batam, SUARA PEMBANGUNAN.

Oknum tentara yang mengenakan kaos loreng langsung merampas kamera Bagong Sastranegara, wartawan Batam TV, saat meliput antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) depan Villa Mukakuning Paradise, Batuaji, Senin (28/5/2012) siang.

Bagong yang saat itu mengambil gambar mobil Nissan Pathfinder bernomor polisi BP 1201 JF warna biru lumut sedang antre mengisi BBM jenis solar.

Karena curiga dengan kendaraan tersebut tidak hanya sekali ikut antre mendapat solar.

Dalam liputan itu, Bagong tidak sendiri tapi bersama Tomy (Posmetro Batam), Randy (Batam Pos) dan Gokly (www.batamtoday.com).

Saat Bagong asyik mengabadikan gambar, oknum tentara itu langsung merampas kamera milik wartawan Batam TV itu.

"Ada apa ini, ngapain rekam-rekam di sini," bentak oknum tentara itu langsung merampas kamera milik wartawan Batam TV tersebut.

Bagong mengatakan, saat itu dia sedang mengambil gambar antrean pembeli BBM di SPBU Villa Mukakuning Paradise Batuaji, Batam. Seketika, keluar laki-laki berbadan tegap mengenakan kaos tentara dan langsung merampas kamera.

"Saat dirampas oknum tentara itu, diduga sebagian gambar yang diambil terhapus," ujarnya

Bagong berusaha merebut kembali kameranya dari tangan oknum tentara itu. Tiga wartawan lain masing-masing Tomy, Randy dan Gokly langsung mendekati oknum tentara itu yang berada di dalam mobil.

Setelah beberapa saat adu mulut, kamera milik Bagong tersebut berhasil diambil. Namun kondisi kameranya sedikit mengalami kerusakan. Tali kamera yang berfungsi untuk pegang itu putus.

"Tidak begitu jelas wajah oknum tentara yang mengambil kamera itu. Saya tidak melihat dengan jelas lambang kesatuan di baju lorengnya," tutur Bagong.

Menurutnya, dia bersama wartawan lain sengaja melakukan peliputan antrean BBM di SPBU tersebut. Apalagi pasokan solar baru diisi sedangkan di SPBU lain masih kosong.

"Untuk itu mendapatkan informasi tersebut saya dan teman-teman langsung datangi SPBU tersebut," ujarnya.

Sumber : tribunnews.com
Posting : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week109
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2277
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153480

We have: 41 guests online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017