10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Hukum

Jual Pulau Seenaknya Seperti Jual Kue

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Namanya Pulau Gambar, berada di wilayah Indonesia, menjadi salah satu pulau yang dijual dalam situs penjualan pulau pribadi dunia. Harga yang ditawarkan tergolong murah yakni USD 725 ribu atau setara dengan Rp 6,8 miliar (kurs Rp 9.500). Duh!

Situs yang menawarkan pulau ini adalahwww.privatesislandonline.com. Dalam informasi penjualannya, pulau itu disebutkan berada di kawasan Laut Jawa dengan luas 2,2 hektar.

Pulau gambar dideskripsikan sebagai pulau unik yang masih 'perawan'. Dengan pantai indah yang mengelilinginya, pulau ini layak dijadikan sebuah hunian pribadi. Air laut di sekitar pulau relatif tenang dan dangkal. Para pengunjung bisa menyelam, snorkelling dan memancing. Sejumlah ikan dan lobster bisa ditemukan di tepi pantai.

Sang pemilik pulau tidak hanya menawarkan pulau Gambar. Bila ada peminat, dia juga menawarkan pulau di sebelahnya, namun tak disebutkan nama pulau tersebut.

Untuk pihak yang berminat, Pulau Gambar tidak hanya ditawarkan untuk dijual, namun juga diinvestasikan.

Di mana lokasi pasti pulau tersebut? Tidak ada penjelasan rinci dalam situs penjualan selain menyebutkan di Laut Jawa. Namun dari pencarian google maps, terlihat pulau itu berada di sebelah barat daya pulau Kalimantan. Ada empat kali penerbangan dari Jakarta ke bandara terdekat dengan pulau itu. Sementara dari bandara butuh satu jam ke pulau.

Situs Asiaone ikut memberitakan soal penjualan ini. Media tersebut bahkan mengkategorikan penjualan pulau Gambar sebagai salah satu yang termurah karena ditawarkan di bawah USD 2 juta.

Indonesia sudah lama melarang jual-beli pulau di Indonesia karena menyangkut kedaulatan negara. Pemerintah hanya memberi izin untuk menyewa demi kepentingan pariwisata.

Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menegaskan pulau yang ada di Indonesia tidak boleh dijual. Lagi pula, menjual pulau itu tidak mudah.

"Sampai sekarang belum ada pulau yang dimiliki asing karena menjual pulau juga tidak mudah. Saya yakin itu tidak mungkin dilakukan," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Agus menjelaskan, pihaknya selama ini sudah menjaga pulau-pulau di Indonesia. Baik melalui patroli laut maupun dengan penempatan pasukan termasuk di pulau terluar Indonesia.

9 Tersangka Pembakaran Pesantren Belum Punya KTP

Depok, SUARA PEMBANGUNAN.

Polresta Kota Depok hingga saat ini telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka pembakaran Pondok Pesantren Mashadul Al Mustatobah di Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. 9 diantaranya masih dibawah umur.

"Dari 10 tersangka yang ada, kami prihatin, karena kebanyakan usia mereka masih dibawah 17 tahun, ada 9 orang yang dibawah 17 tahun," ujar Kapolres Depok, Kombes Pol Mulyadi Kaharni, di Mapolresta Depok, Selasa (28/8/2012).

Ke sepuluh orang yang dijadikan tersangka tersebut adalah EL (17), MR (16), DS (17), AS (15), MJ (15), MN (14), IG (17), FR (18), MF (16), dan K (21).

Mulyadi menjelaskan, para remaja tanggung ini terlibat dalam aksi pengerusakan dan pembakaran karena ikut-ikutan.

"Mereka diajak ikut karena ramai-ramai mereka ikut-ikutan, mereka sendiri tidak tahu permasalahan," tandas Mulyadi.

Seperti diketahui, Minggu (26/8/2012) malam warga mengamuk dan membakar pondok pesantren tersebut pasca kasus yang diungkapkan salah satu santri berinisial M yang mengaku telah dipaksa menikah dan dilecehkan oleh ustad Fauzan. Sementara itu polisi sudah menahan ustad cabul tersebut sejak hari jumat lalu.

Kasus tersebut berawal dari kasus persetubuhan anak dibawah umur, M (16) pada tahun 2009 yang merupakan santri pondok pesantren Mashadul Al Mustatobah oleh ustad Fauzan yang merupakan kepala pesantren tersebut. Kasus tersebut pun terungkap di tengah warga hingga menimbulkan kemarahan.

Sumber : tribunnews.com

Deni Indranaya Dilaporkan Ke Polisi

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Pengacara OC Kaligis mengadukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan penghinaan terhadap profesi pengacara (advokat) melalui jejaring sosial (twitter)."Di twitter advokat koruptor sama dengan koruptor itu sama saja, itu yang dilaporkan atas dasar penghinaan, " kata OC Kaligis saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (23/8) malam.

Kaligis mengatakan pernyataan berisi "Advokat koruptor adalah koruptor, yaitu advokat yang asal bela membabi buta tanpa malu terima uang bayaran dari hasil korupsi"muncul di Twitter pada Sabtu (18/8).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Kaligis melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya dengan Nomor : TBL/2919/VII/2012/2012/PMJ/Ditreskrimum.Pengacara kawakan itu, menyatakan Denny melanggar asas praduga tak bersalah dan Pasal 310, 311 dan 315 KUHP tentang pencemaran nama baik juncto Pasal 22dan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Padahal, menurut Kaligis, advokat wajib membela orang berdasarkan Pasal 54 dan 56 KUHP.Kaligis menyayangkan Denny yang tercatat sebagai pejabat negara menyampaikan pernyataan yang tidak pantas."Itu memalukan dan menandakan wakil menteri tidak mengerti hukum," ujar Kaligis.

Sumber : antaranews.com

Polisi Lindungi Jenderal "SIM"

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Sikap Mabes Polri yang bersikeras tetap ingin menangani kasus korupsi simulator SIM di Korlantas menuai kecurigaan. Sikap kepolisian itu diduga untuk melindungi jenderal-jenderal polisi lainnya yang terlibat pada kasus ini.

"Tindakan polisi ini patut dicurigai sebagai bagian dari upaya melokalisir kasus korupsi dengan cara membajak tersangka dan mempertahankan barang bukti di genggaman mereka," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Ahad (5/8).

Menurut Donal, jika menelisik dugaan kerugian negara yang mencapai Rp 100 miliar dalam proyek tersebut, mustahil 'kue proyek' sebesar itu hanya dinikmati beberapa oknum polisi saja. Maka, dugaan uang tersebut mengalir jauh kepada para pejabat polisi yang lebih strategis di kepolisian semakin sulit untuk ditepis.

Oleh karena itu, Donal mengatakan, Polri harus menghentikan pembangkangan atas ketentuan undang-undang dengan tidak lagi melanjutkan penyidikan kasus ini. Polri juga harus mendukung upaya pembersihan institusi mereka yang dilakukan oleh KPK.

"Jika masih menghalang-halangi, maka slogan antikorupsi yang sering kali mereka sebut hanya slogan kosong belaka," katanya.

Mabes Polri telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Namun, berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama Irjen Djoko Susilo tidak masuk dalam daftar tersangka simulator SIM versi Mabes Polri.

Kelima tersangka ini, yaitu Brigjen DP adalah Didik Purnomo yang saat ini menjabat Wakorlantas, AKBP TR adalah Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan, Kompol Legino saat ini menjabat sebagai Bendahara Satuan Korlantas, dan pihak ketiga SB dan BS, yakni Sukotjo Bambang, serta Budi Santoso.

Sedangkan Budi Susanto ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Penahanan empat orang tersebut dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Jumat 3 Agustus 2012 malam.

KPK tengah menangani kasus korupsi simulator untuk ujian SIM tahun anggaran 2011. Dalam proyek senilai Rp196,8 miliar itu ditemukan kerugian negara sekitar Rp 100 miliar. KPK menduga kerugian negara itu disebabkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Irjen Pol, Djoko Susilo selaku Kakorlantas Polri pada tahun 2011.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka bersama-sama dengan Brigjen Didik, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang.

Situs Porno Masih Bobol

Bandung, SUARA PEMBANGUNAN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan melakukan tes ulang terhadap internet service provider (ISP) terkait masih adanya beberapa situs porno bobol atau masih bisa diakses di dunia maya.

"Jadi, akan dilakukan lagi tes ulang terhadap ISP. Kita lakukan tes dua tahun lalu, terakhir ini mulai ada yang bobol. Kalau mereka jebol diminta pertanggungjawabannya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Ditemui usai membuka Rakornas Komisi Informasi Pusat (KIP) di Aula Barat Gedung Sate, Tifatul menuturkan dalam waktu dekat ini Kemenkominfo dan Bareskrim Polri akan mengundang ISP.

"Kami akan hadir bersama Bareskrim Kepolisian. Sesegera mungkin lagi akan dijadwalkan," kata dia.

Ia menuturkan, tes ulang terhadap ISP terkait adanya situs porno yang masih bisa diakses ialah dengan melakukan tes langsung di depan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

"Tes ulang seperti apa. Jadi di tes di depan kita. Mereka (ISP) dulu juga waktu awal kan di tes juga, sudah bersih-bersih ok atau ada pengaduan dari masyarakat juga akan kita proses," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah masih adanya situs porno yang jebol karena kesengajaan oleh ISP, Tifatul enggan berspekulasi akan hal tersebut.

"Coba kita akan cek, soal kesengajaan maka polisi yang akan membuktikan apakah itu disengaja atau tidak. Saya dengar ada yang buat hiburan, malam minggu dibuka (situs porno). Katanya, tapi saya belum tahu juga di tempat-tempat tertentu. Itu juga tidak boleh menyebarkan pornografi karena melanggar UU ITE," kata Tifatul.

Pihaknya menambahkan, dalam waktu hampir dua tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informasi mengaku telah berhasil menutup sekitar satu juta situs berbau pornografi."Kalau laporan yang sudah kita tangani dan ditutup sudah satu juta dalam kurun waktu hampir dua tahun ini," kata Tifatul.

Sumbr : antaranews.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday131
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week289
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2457
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153660

We have: 68 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017