10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Politik

9 Kepala Daerah Terancam Dicoret dari DPT

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Muhammad kembali mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mencoret kepala daerah yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif Pemilu 2014.

"Harusnya KPU menindaklanjutinya karena Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sendiri telah memberikan teguran secara tertulis", demikian kata Muhammad di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

"Mendagri kan lebih keras dari Bawaslu, Mendagri sudah menyatakan supaya ada pemecatan, penggantian. Kita menegaskan KPU untuk mengubah keputusannya," tambah Muhammad usai beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Walau sudah diingatkan oleh Bawaslu, Muhammad mengatakan belum ada jawaban dari KPU.

"Belum ada," tegas dia.

Sekedar informasi, sembilan kepala daerah masuk dalam DCT Pemilu 2014. Delapan dari kepala daerah tersebut belum mengundurkan diri yakni Wali Kota Tangerang.

Sembilan kepala daerah yang masuk di DCT tersebut adalah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Badrul Munir, Bupati Klungkung Wayan Candra, Wakil Bupati Lombok Timur.

*sumber : vivanews.com

PPP Bertekad Rebut Suara PKS di Jakarta

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Bendahara DPW PPP Jakarta Riano P Ahmad, mengatakan, PPP akan merebut simpatisan PKS yang kecewa karenapartai yang mencitrakan diri sebagai bersih dan peduli itu ternyata terseret kasus suap impor daging sapi.Menurutnya, sudah saatnya warga muslim di DKI bisa membedakan partai Islam yang memang bersih dengan partaiyang hanya menjual Islam sebagai slogan.
Mendekati Pemilu Legislatif 2014, pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) wilayah DKI diam-diam sudahmempersiapkan jurus ampuh untuk meraih suara maksimal. Bahkan untuk wilayah DKI Jakarta, PPP sesumbar bisamenggulingkan suara PKS.
"Dengan cap sebagai partai korup impor daging sapi, saya kira sangat sulit bagi PKS untuk bisa meraih suaramaksimal di Jakarta. Nah, dengan momen inilah kami dari PPP mengajak warga Jakarta untuk memilih partai islamyang benar-benar berjuang untuk nilai-nilai islami. Bukan bejuang untuk mensejahterakan diri dengan caramelakukan korupsi," ujarnya.

Menurut Riano, dengan slogan kembali ke rumah besar umat Islam, sebenarnya PPP ingin mengajak umat Islam dipemilu nanti tidak salah pilih partai. "Jadi dengan slogan kembali ke rumah besar umat Islam, PPP ingin mengajakumat Islam di pemilu nanti jangan sampai salah masuk rumah," imbuhnya.
Bahkan, kata Riano, saat ini PPP tidak hanya mengajak umat Islam kembali ke rumah besarnya, tapi juga mengajakumat Islam di Jakarta untuk tidak golput. "Karena kalau sampai golput yang dirugikan adalah umat Islam," tegasnya.
Dijelaskan Riano ada lima partai islam yang akan ikut tampil di Pemilu 2014. Yaitu PPP, PKS, PAN, PKB dan PBB.Dengan lima partai Islam, umat Islam bisa memilih partai Islam mana yang pantas untuk dipilih. "Kalau menurut saya,karena PPP adalah rumah umat Islam, maka sebaiknya warga Jakarta jangan salah masuk rumah," pungkasnya.
*sumber : jpnn.com

LP2L DKI : Sosialisasi PKPU no.15 Th.2013

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Jum'at, 20-9-2013 bertempat di DPW PPP DKI jl. I Gusti Ngurah Rai no.164, Buaran - Klender, LP2L DKI mengundang para caleg DPRD untuk silaturahmi dan sosialisasi Peraturan KPU no.15 Tahun 2013.

Acara yang dimulai jam 15.15 berlangsung akrab, pada sesi tanya jawab muncul harapan dari para caleg agar terjalin komunikasi yang baik dan harmonis, baik antara para caleg itu sendiri dan pengurus partai.

Sebagai ketua LP2L H. Arifuddin Halking yang biasa akrab dipanggil "daeng" mengharapkan agar caleg siap dan optimis bisa meraih banyak suara di wilayahnya masing-masing. Masih banyak strategi yang bisa dimainkan di lapangan nanti dan selalu cari solusi.

*Post : aditya@suarapembangunan

Bawaslu Fokus Awasi Caleg Incumbent

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menegaskan bahwa politik uang terjadi dalam proses Pemilu di Indonesia dengan berbagai macam modus. Praktek politik uang itu, juga dilakukan para pejabat negara yang maju menjadi caleg.

"Ada beberapa menteri yang menjadi caleg. Kami sudah berkomitmen untuk memberikan pengawasan lebih dari yang lain. Sebab modus politik uang itu bermacam-macam," kata Muhammad kepada VIVAnews kemarin, Rabu 18 September 2013.

Dia mengimbau agar para caleg yang saat ini memegang jabatan negara atau incumbent tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau partai. Misalnya dengan merekayasa uang negara demi membiayai pencalegan.

Sejauh ini, Muhammad mengaku belum memiliki data spesifik mengenai berapa banyak caleg incumbent yang terindikasi melakukan money politic. Bawaslu, katanya, akan memproses mereka yang terindikasi melakukan kecurangan.

"Kami memberi perhatian yang lebih kepada mereka yang menempati jabatan penting, baik di eksekutif maupun legislati. Perlakuan kami juga berbeda terhadap pejabat-pejabat yang maju caleg," katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyampaikan bahwa potensi politik uang dalam proses pemilu 2014 meningkat. Agus meminta Badan Pengawas Pemilu dan KPU untuk meningkatkan pengawasan.

"Kecenderungan laporan mencurigakan dan transaksi tunai yang mencurigakan pada masa Pemilu itu naik. Kami menyampaikan ini kepada Bawaslu dan KPU agar mereka melakukan penyempurnaan dalam pengawasan," kata Agus.

Agus mejelaskan bahwa PPATK melakukan riset untuk membandingkan transaksi keuangan terkait pemilu sejak tahun 2005 sampai dengan 2012. Kemudian diketahui laporan transaksi oleh para calon khususnya incumbent meningkat cukup signifikan yaitu 125 persen.

*sumber : vivanews.com

Romy : Jangan Politisasi Kompensasi Kenaikan BBM

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menegaskan sikap partainya yang mendukung kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun, politisi yang akrab disapa Rommy itu menolak politisasi atas kompensasi dampak kenaikan tersebut.

"Kita harus membuat kesepakatan di antara parpol terutama koalisi untuk tidak boleh ada satupun yang melakukan politisasi untuk memenangkan pemilu," kata Rommy kepada wartawan, Minggu 2 Juni 2013.

Rommy mengatakan pihak yang boleh mengiklan tentang kompensasi hanyalah pemerintah, sedangkan partai politik tidak boleh.

"Tentu harus ada time frame dari kompensasi yang diselenggarakan ini tidak mendekati pelaksanaan pemilu. Time frame harus dibatasi untuk tidak sampai akhir tahun ini misalnya," ujarnya.

Rommy menjelaskan kenaikan harga BBM adalah rasionalitas yang harus terjadi. Setidaknya ada tiga alasan mengapa demikian. Pertama, kuota BBM bersubsidi selalu jebol. Tahun 2010, pemerintah menyediakan 39 juta kilo liter, tetapi jebol menjadi 40,5 juta kilo liter. Pada 2011, 41 juta kilo liter, jebol menjadi 43 juta kilo liter.

Pada 2012, 45 juta kiloliter jebol jadi 46 juta kilo liter. Dan tahun ini, 46 juta kilo liter, pemerintah mau naikkan lagi menjadi 48 juta kilo liter.

"Kebocoran ini terus berlangsung dan meningkat. Pertama, kebocoran (bbm subsidi) yang dilakukan (salah satunya) Labora Sitorus kepada industri-industri," katanya.

Alasan kedua kenaikan BBM adalah susbsidi BBM mematikan energi alternatif seperti bio solar karena tidak bisa bersaing dengan harga BBM bersubsidi yang Rp4500. Sementara bio solar yang dari sawit biaya produksinya sudah mencapai Rp4.500 per liter.

"Kalau harga BBM bersubsidi masih dipertahankan Rp4.500, BBM alternatif tidak akan pernah bisa tumbuh," imbuhnya.

Alasan berikutnya adalah Indonesia bukan lagi menjadi negara eksportir minyak. Oleh karena itu, dia mengaku heran jika hari ini masih ada yang menolak kenaikan harga BBM subsidi. Rommy menilai partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM hanya berniat mengambil posisi pencitraan yang bersifat populis saja.

"Jalan berpikirnya tidak ketemu nalar, menunjukkan dia orang yang sangat tidak mengerti tentang ekonomi energi nasional. Tidak ada alasan lain bagi pihak-pihak yang menolak kenaikan harga BBM ini kecuali tujuannya hanya untuk pencitraan, bukan rasionalitas ekonomi," ujarnya.

*Sumber :vivanews.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday133
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week291
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2459
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153662

We have: 68 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017