10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Politik

Hacker Indonesia : Menyerukan Dukung Pengamanan KPU

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.
Menanggapi Penghentian Kerjasama antara KPU dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) di Jakarta, Kamis(28/11/2013).
“Penghentian MoU antara KPU dan Lemsaneg melegakan semua pihak, termasuk Hakcer Indonesia” sebut Janner Simarmata, Sekjen FAIT (Forum Akademisi Informasi dan Teknologi) yang juga Ketua Bidang Organisasi, Pengurus Pusat Keluarga Alumni Pasca Sarjana Ilmu Komputer UGM.

Setelah menghentikan MoU tersebut, KPU harus lebih hati-hati menjalin kerjasama pengamanan Pemilu. Pengamanan Pemilu harus dilakukan tetapi dengan pihak-pihak yang berkompeten dan independen.
Sebagaimana informasi yang didapatkan FAIT, bahwa, para Hcker Indonesia juga tidak menyepakati MoU antara KPU dengan Lemsaneg.

“FAIT menyerukan kepada semua Hacker Indonesia agar mendukung KPU dengan mengawal dan mengamankan data/informasi Pemilu 2014 yang akan dilakukan. Mari kita songsong Indonesia Baru”, pungkas Janner Simarmata.

Pakar Keamanan Jaringan, Pandapotan Siagian, ST., M.Eng menilai langkah yang dilakukan KPU dan Lemsaneg sangat tepat untuk mengakhiri persepsi negatif di masyarakat. Lagi pula KPU harus memperhatikan kompetensi Lemsaneg yang tidak tepat dalam hal pengamanan data Pemilu.

“KPU sebaiknya merencanakan kerjasama pengamanan data Pemilu 2014 dengan institusi atau  lembaga yang berkompeten dan independen”, sebut Pandapotan Siagian yang juga duduk sebagai Ketua DPW FAIT Jambi.

“Pengamanan Pemilu jangan diidentikkan dengan penyandian atau enkripsi, kalau demikian, data dan hasil Pemilu tidak dapat diketahui pihak-pihak diluar KPU dan Lemsaneg. Sebaliknya,  pengamanan pemilu adalah usaha untuk mempertahankan bentuk asli data/informasi Pemilu”, lanjut Pandapotan Siagian.

Senada dengan Pandapotan Siagian, Pakar keamanan data, Edy Winarno, ST., M.Eng berpendapat, KPU membutuhkan pakar keamanan jaringan dan web. Oleh karena itu, KPU harus berhati-hati untuk menjalin kerjasama dalam hal pengamanan Pemilu 2014.

“Keamanan data hasil Pemilu wajib dilakukan, KPU harus menjamin data dan hasil Pemilu 2014 tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, KPU sebaiknya menjalin kerjasama dengan universitas atau akademisi yang independensinya dapat diterima”,  kata Ketua DPW FAIT Jateng, Edy Winarno.

“Banyak pakar keamanan jaringan dan web di universitas. Mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kenapa KPU tidak menjalin kerjasama pengamanan Pemilu dengan mereka?” tegas Edy Winarno.

Sumber : antaranews.com

Ratu Atut, Kabarnya ada di Kebun jeruk

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.
Sejak dicegah oleh KPK keberadaan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, tidak diketahui keberadannya. Informasi yang beredar, orang nomor satu di Banten itu memiliki sebuah rumah di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Penelusuran wartawan hingga Sabtu siang ini (5/10/2013), keberadaan hunian Atut di Perumahan Interkon, Kebon Jeruk, itu dibenarkan oleh para petugas keamanan kompleks tetangga perumahan itu. Sementara satpam perumahan Interkon mengaku tidak tahu soal rumah Atut.

Pembenaran lain soal rumah Atut yang berlokasi di blok U 1 no 99 datang dari tetangganya. Bahkan dia mengatkan Ratu Atut ada di rumah itu saat ini.

"Iya Bu Ratu ada di rumah itu, ajudannya tadi juga datang," ujar tetangga Atut yang tak mau disebutkan namanya itu.

Pagar rumah itu tertutup rapat dan dijaga oleh petugas keamanan, sehingga sulit untuk mengintip keadaan di dalam rumah. Ada sekitar 14 mobil yang terparkir di depan rumah itu. Sementara dua mobil terlihat masuk ke halaman rumah.

Menurut tetangga itu, para tamu mulai berdatangan ke rumah atut sejak pukul 09.30 WIB. Karena halaman rumah cukup kecil, sehingga mobil-mobil itu parkir di badan jalan komplek perumahan.

Rumah itu dikabarkan dimiliki Atut sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, rumah itu jarang dikunjungi oleh Gubernur Banten yang kini dicegah KPK terkait kasus suap terhadap ketua MK, Akil Mochtar.

*sumber : detik.com

Joko Santoso : Hukum Hanya Tajam ke Bawah, Korupsi Merajalela

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso berpendapat, makin meruaknya tindak pidana korupsi di tanah air dewasa ini disebabkan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor.
"Penegak hukum hanya melihat aturan-aturan hukum yang tertulis tanpa mengindahkan rasa keadilan. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi koruptor, sehingga bisa difahami munculnya anggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat.

Mantan Panglima TNI itu juga mengemukakan, hukuman terhadap maling ayam terkadang sama beratnya dengan hukuman terhadap koruptor, padahal setelah selesai menjalani hukuman, sang koruptor masih punya "harta karun" untuk melanjutkan kehidupannya, sementara sang maling ayam bertambah miskin.
"Oleh karena itu, kini sudah saatnya pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya melalui hukuman kerja paksa sampai dengan penerapan hukuman mati dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil korupsinya," tegas Djoko Santoso.

Sehubungan dengan itu pula, lanjutnya, Gerakan Indonesia ASA mengusulkan perlunya revisi terhadap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlunya memasukkan klausul hukuman kerja paksa sampai hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan KUHP yang kini sedang dibahas DPR.
Selain itu, ke depan perlu dibentuk perwakilan (cabang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masing-masing ibu kota propinsi, sehingga penanganan masalah korupsi tidak menumpuk dan terpusat di KPK di ibu kota negara.
Menurut Panglima TNI 2007-2010 itu, tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi untuk mengurus sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah baru-baru ini menunjukkan bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan dengan mengindahkan rasa keadilan, terlebih yang bersangkutan telah mempermalukan bangsa dan negara di mata internasional.
Pada kesempatan terpisah, pengamat sosial yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Kantor Berita Islam Mi`raj News Agency (MINA) Syarif Hidayat menyatakan sependapat dengan Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA mengenai perlunya hukuman mati bagi koruptor.
"Sudah saatnya hukuman mati bagi koruptor diterapkan seperti di China agar ada efek jera. China berani menerapkan hukuman mati, kenapa Indonesia tidak," katanya.

Ia menjelaskan, Perdana Menteri China Zhu Rongji (1998-2003) berhasil memberantas tuntas korupsi di negeri China, terutama berkat pelaksanaan fatwanya yang terkenal di seluruh dunia.
"Untuk melenyapkan korupsi, saya telah menyiapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya, jika saya berbuat sama," katanya mengutip Zhu Rongji
Hasilnya, menurut Syarif, China menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang diakui dan disegani oleh negara-negara Barat. Buktinya, Amerika Serikat yang sekarang merupakan satu satunya negara adidaya pun meminta bantuan keuangan kepada China untuk mengatasi utang negara yang melilit Pemerintahan Washington saat ini.

*sumber : beritahukan.com

PPP : SDA Capres 2014

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan mengusung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai calon presiden (capres) melalui rapat konsultasi di Pondok Pesantren Assidiqiyah, Jakarta, Senin (30/9/2013). Lalu, apa alasan PPP memilih pria yang kini menjabat sebagai Menteri Agama tersebut?

Wakil ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam konferensi pers yang diselenggarakan seusai rapat konsultasi menyatakan, PPP adalah sebuah partai kader. Oleh karena itu, PPP harus memilih kader terbaiknya dari internal partai untuk dicalonkan sebagai pemimpin, baik di daerah maupun pusat.

"Saat ini SDA dianggap sebagai kader internal terbaik untuk dicalonkan maju sebagai presiden," kata Suharso. Kedua, menurutnya, ada desakan agar Suryadharma Ali maju sebagai capres dari PPP. Desakan tersebut, menurutnya, datang baik dari petinggi di partai pusat, maupun kader lainnya di seluruh daerah di Indonesia.

"Ada permintaan dari kader PPP seluruh Indonesia baik secara formal, atau dalam pertemuan sepihak yang tidak diagendakan, untuk mengusung Pak Suryadharma sebagai capres," kata Suharso. Ketiga, Rekam Jejak Suryadharma dinilai sudah sangat baik.

Suryadharma, dalam pemerintahan saat ini, menjabat sebagai Menteri Agama. Di internal partai, dia juga menjabat posisi tertinggi sebagai Ketua Umum. Rekam jejak tersebut menurutnya dapat dijadikan modal yang kuat bagi Suryadharma untuk maju sebagai capres. "Rekam jejaknya itu tidak membuat ragu," kata Suharso.

Terakhir, pencalonan Suryadharma juga dinilai akan membuka pintu masuk bagi partai lain untuk berkoalisi. Menurutnya, jika ingin membangun koalisi dengan partai lainnya, PPP setidaknya harus mempunyai calon yang diusung. "Dengan seperti ini bisa membuka peluang. Ruang dialog. Misalnya dengan partai islam, dengan partai nasional," jelasnya.

Menurut Suharso, pencalonan Suryadharma ini adalah sebuah keputusan strategis yang diambil berdasarkan AD/ART partai. Prosesnya juga sudah melalui perhitungan yang rasional dan realistis. PPP mengaku sangat yakin dengan pengusungan Suryadharma ini.

*sumber : kompas.com

Kivlan Zen : 12 Kelompok Anti Islam Kuasai DPR

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Mantan Kepala Staf Kostrad (Kakostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengungkapkan saat ini ada dua belas kelompok anti Islam yang menguasai DPR. Tanpa merinci kedua belas kelompok itu, Kivlan menyebut mereka-mereka inilah yang pada akhirnya menguasai aset negara ini dan mengeluarkan Undang-undang yang berbahaya bagi umat Islam.

Padahal jumlah mereka minoritas.“Barangsiapa kuasai DPR dia akan kuasai negara,” tegas Kivlan saat menyampaikan sambutan politik dalam Pengajian Politik Islam di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Ahad (29/9/2013).

Sebelumnya Kivlan juga menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi politik umat Islam. Menurut Kivlan, partai-partai Islam kini kalah dari lawan-lawannya. Jika pada awal berdirinya negara ini suara partai Islam mencapai 57 persen, kini hanya tinggal 2 persen saja.“Dulu kekuatan kita di atas, sekarang surut,” ungkap Caleg PPP ini.

Akibat suara partai Islam yang menurun itulah akhirnya terjadi banyak perubahan dalam konstitusi negara. UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali yang memasukkan unsur persamaan hak dan hak asasi manusia. “Saat reformasi, UUD 1945 berubah batang tubuhnya,” kata Kivlan.

“Murdaya Pho, Alvin Lie, ikut disitu. Membetuk UUD berdasarkan persamaan hak,” lanjutnya.Hasilnya, lanjut Kivlan, satu golongan yang bukan pribumi asli akhirnya memegang aset 80 persen. Sedangkan umat Islam memegang sisanya.“Umat Islam mayoritas tapi cuma pegang aset 20 persen. Karena diberi kesempatan bertarung yang sama,” ungkapnya.

*sumber : nahimunkar.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday122
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week280
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2448
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153651

We have: 63 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017