10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Politik

Debat Capres Konvensi Demokrat Sepi di Palembang

Palembang, SUARA PEMBANGUNAN.

Partai Demokrat memboyong 11 bakal capresnya dalam acara debat selama dua hari (24-25 Januari) di Gedung Palembang Sport and Convention Centre (PSCC). Namun antusiasme warga kota pempek itu tampak minim.
Menurut Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Kahmi) Kota Palembang, Solehun, debat tersebut terkesan eksklusif karena diadakan di ruangan tertutup dan hanya dihadiri kalangan tertentu saja. Sehingga tidak bisa melibatkan banyak kalangan, dari bawah hingga atas.
"Saya pikir antusiasme masyarakat terhadap acara itu bisa dibilang kurang. Berbeda jika kegiatannya di tempat-tempat terbuka atau sejenisnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (23/1).
Hal ini diperparah akibat kesan negatif terhadap partai yang sedang berkuasa itu dengan berbagai persoalan yang terjadi terutama kasus korupsi yang melibatkan beberapa kadernya. Sehingga masyarakat sudah tidak berpengaruh lagi terhadap tokoh-tokoh partai itu.
"Memang tidak semua kadernya terlibat, tapi imej buruk Partai Demokrat sudah terlanjur tertanam dalam pikiran masyarakat kita," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Riyandi (25), mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Palembang. Dikatakannya, debat peserta konvensi capres Demokrat hanya sebatas formalitas dan tidak lebih dari kampanye terselubung untuk mengangkat elektabilitas partai.
"Jelas sudah ada settingan kenapa diadakan debat di beberapa kota, termasuk di Palembang. Itu semua ujungnya untuk mengubah imej partai," tuturnya.
Namun hal berbeda diungkapkan Ketua Umum PMII Sumsel, Apriansyah. Menurut dia, debat tersebut sangat efektif agar masyarakat bisa menilai sendiri kualitas dan visi misi dari masing-masing peserta. Apalagi, Demokrat memberikan banyak pilihan dari kadernya untuk maju sebagai capres nantinya.
"Cara seperti inilah yang seharusnya dilakukan partai-partai lain. Sebelum dicalonkan, mereka terlebih dahulu dikenalkan langsung kepada masyarakat yang endingnya apakah layak atau tidak," katanya.

*sumber : merdeka.com

Bawaslu Beri Celah Rampok Uang Negara

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai telah memberikan celah untuk melakukan perampokan uang negara atas nama demokrasi. Penilaian ini didasari dari keputusan Bawaslu yang akan membayar saksi untuk 12 parpol dalam Pemilu 2014.

"Kita memandang tidak ada hal yang genting tentang saksi parpol pada pemilu 2014. Kita mendesak agar pemerintah membatalkan keputusan tersebut, karena merupakan perampokan uang negara atas nama demokrasi," kata Wasekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino di Jakarta, Selasa (21/1).

Seperti diketahui, Bawaslu menganggarkan Rp700 miliar untuk saksi 12 partai politik (parpol) dan Rp800 miliar untuk gerakan sejuta relawan dan mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Anggaran sebesar Rp1,5 triliun tersebut tertuang dalam penganggaran di Kementerian Keuangan.

Ketua Bawaslu RI Muhammad beralasan, kebijakan untuk membayari saksi 12 parpol karena ada keluhan akan kesulitan keuangan dari parpol peserta Pemilu 2014. Keputusan tersebut, juga menurut Ketua Bawaslu RI, untuk meminimalisir angka gugatan sengketa pemilu di Pemilu 2014.

"Artinya, sengketa pemilu beranjak baik dari masalah lapangan di hari H Pemilu 2014 yakni pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi penghitunan suara di semua tingkatan (kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional). Lantas apa gunanya jajaran pengawas pemilu dibentuk dari tingkat pusat hingga lapangan karena memang tugas dan kewajibannya menangani dan menyelesaikan sengketa pemilu, mengawasi kecurangan pemilu dan lain-lain bersama mitra pengawasnya," kata Girindra.

Berdasarkan perhitungan KIPP, saksi parpol dibayar Rp. 100.000 per TPS. Bila dijumlahkan dengan jumlah parpol dan 545.647 TPS Pemilu 2014, berarti anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp654,776 miliar. "Tapi Bawaslu mengalokasikannya Rp700 miliar," kata Girindra.

*sumber : metrotvnews.com

Model Seksi Kampanye Caleg di Twitter

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Model seksi Destiara Talita melakukan kampanye di akun twitternya. Caleg dari PKPI ini bahkan di akunnya banyak memajang foto-foto syur, wow!

Dalam akun twittternya @TataaLitaa, Destiya Purna Panca begitu nama aslinya sudah memiliki 8808 followers dan 1090 following. Ia juga terlihat aktif melakukan twit, terbukti twitnya sudah menyentuh angka 35835.

Destiara juga berkampanye anti korupsi di media sosial. Dia juga memasang foto dengan latar belakang 'Miskinkan Koruptor'.

"Today is International Anti-Corruption Day. Fight Corruption and Support KPK," tulis Destiara.

Model seksi kelahiran 23 Desember 1988 ini bergelut di dunia modeling sejak tahun 2011 lalu. Dia sudah jadi model berbagai majalah dewasa seperti FHM dan Popular.

Di website resmi KPU, Destiya Purna Panca terdaftar sebagai caleg PKPI nomor urut 6 dari dapil Jabar VIII. Daerah pemilihan ini meliputi Kabupateng Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon.

*sumber :tribunnews.com

Kampanye Terselubung dan "Politisisasi" Program Jelang Pemilu

Pamekasan, SUARA PEMBANGUNAN.

"Masa jabatan saya akan berakhir pada Oktober 2014 selaku anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dan saya akan kembali mencalonkan diri pada pemilu 9 April 2014 ini dan oleh karena itu dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sangat kami harapkan."

Demikian salah satu kalimat yang disampaikan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) asal daerah pemilihan (dapil) XI Madura ini dalam acara sosialisasi mitigasi bencara yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini merupakan satu dari tiga narasumber yang diundang hadir menyampaikan sosialisasi mitigasi bencana. Pemateri lainnya adalah rekan seprofesinya di komisi VIII, yakni MH Said Abdullah dan seorang narasumber lagi dari Pemprov Jatim.

Secara panjang lebar Ruba'ie menceritakan hal ikhwal pentingnya memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu mengurangi risiko bencana dan penanganan pascabencana, agar masyarakat korban bencana merasa diayomi dan diperhatikan oleh pemerintah.

"Berkat upaya yang kami perjuangkan bersama anggota DPR RI dari Madura lainnya, maka Alhamdulillah, Pamekasan menjadi perhatian dan kini telah memiliki dana penanggulangan bencana," kata Rubaie.

"Oleh karena itu, izinkan saya unjuk melanjutkan perjuangan ini menjadi wakil sampean semua bersama-sama Pak Said pada pemilu 9 April 2014," katanya menambahkan.

Kampanye terselubung di balik program pemerintah sebagaimana dalam sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB) atau "mitigasi bencana" yang digelar pemkab Pamekasan ini, tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif DPR RI. Praktik yang sama juga dilakukan hampir semua caleg yang memiliki akses langsung dengan pihak eksekutif.

Seperti yang terjadi pada pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Caleg ini juga menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar memilih dirinya, karena berkat perjuangannya, maka warga miskin di kelurahan itu mendapatkan bantuan perbaikan rumah.

"Jadi kami, para penerima bantuan ini, diminta untuk memilih dia, saat pemilu legislatif nanti. Alasannya, karena program bantuan perbaikan rumah itu atas perjuangan dia," kata salah seorang penerima bantuan, Amiruddin.

Amir bersama 40 penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di kelurahan ini menyayangkan adanya kampanye terselubung calon legislatif itu. Sebab menurut dia, bantuan itu bukan merupakan program politik, akan tetapi murni untuk kepentingan warga miskin.

Bahkan, warga penerima bantuan mengecam adanya praktik kampanye terselubung di balik program bantuan rumah Kemenpera di Kabupaten Pamekasan itu, apalagi bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni hanya disalurkan Rp3,5 juta dari seharusnya Rp7,5 juta.

Dosen Ilmu Politik Universitas Madura (Unira) Pamekasan, Abubakar Basyarahil menilai, upaya memanfaatkan program eksekutif sebagai ajang kampanye terselung sebagaimana dilakukan sebagian caleg di Pamekasan, memang telah menjadi fenomena umum. Apalagi oleh partai politik yang memiliki akses langsung ke pihak eksekutif.

Waketum: Banyak Yang Iri Keluarga Gus Dur Dukung PPP

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Lukman Hakim Saifuddin, memaklumi jika kedekatan Keluarga Gus Dur beserta kalangan Gusdurian dengan PPP yang belakangan kian nampak, menimbulkan iri pihak lain.

"Mereka yang iri dan terusik itu lalu melempar isu bahwa kedekatan itu tak memiliki dasar. Mereka katakan bahwa paham Islam yang dianut PPP tak nyambung dengan ke-Islaman Gus Dur. Benarkah itu?" kata Lukman ketika dikonfirmasi, Jumat (17/1/2013).

Menurut dia, putusan Muktamar 2011 di Bandung kembali meneguhkan bahwa PPP adalah partai berasaskan Islam dengan paham ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu paham Islam yang bersandar pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan salaf as-sholeh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth) dan toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil alamin).

"Karenanya PPP menolak segala bentuk sikap dan perilaku yang ekstrim (tatharruf), anarkhisme, radikalisme, dan budaya kekerasan lainnya," katanya.

Dijelaskan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kemajemukan yang selama ini diusung Gus Dur amat sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang dianut PPP.

"Tentu tak semua pendapat Gus Dur diamini PPP. Tapi beberapa pikiran mendasar yang diperjuangkan Gus Dur itulah yang juga menjadi landasan sekaligus arah perjuangan PPP," kata dia.

Kita maklumi saja pandangan mereka yang tak tepat dalam menilai PPP dan Gus Dur, sambil didoakan agar segera menemui jalan kebenaran.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mengkritik agenda haul Gus Dur yang diselenggarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurutnya agenda tersebut dilakukan elite-elite PPP untuk memanfaatkan secara politik ketokohan Gus Dur tanpa pernah memahami pemikirannya.

"Singkatnya Islam yang dikembangkan PPP tidak nyambung dengan pemahaman keislaman yang dikembangkan Gus Dur. Kami, PKB sampai saat ini tetap melestarikan pandangan Islam inklusif (rahmatan Lil 'Alamin) yang dikembangkan Gus Dur. Sejak awal Gus Dur sebagai pendiri PKB terus mengingatkan kepada kami tentang perlunya mengembangkan Islam toleran, pluralis dan moderat. Kami bangga, pandangan dan pemikiran Gus Dur menjadi rujukan elite-elite dalam menerjemahkan relasi yang relevan antara negara dan agama,"ujar Malik dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Rabu(15/1/2014) malam.

Menurut Malik, upaya PPP memanfaatkan ketokohan Gus Dur tidak relevan dengan sikap dan pandangan Gus Dur terutama pemikiran tentang Islam toleran, Islam Pluralis dan Islam yang berwatak kebangsaan. Bahkan sikap PPP seringkali kontradiktif dengan Gus Dur saat menyikapi fenomena keberagamaan.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara haul almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketua PPP Suryadharma Ali membantah agenda tersebut dilakukan untuk mencari simpati publik dan dukungan politik

*sumber :tribunnews.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday107
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week265
mod_vvisit_counterLast week842
mod_vvisit_counterThis month2433
mod_vvisit_counterLast month3527
mod_vvisit_counterAll days1153636

We have: 60 guests online
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: Nov 20, 2017