10 akhir Ramadhan menunjukkan tingkat keimanan kita, sudahkah khatam Al Qur'an ? atau Ramadhan kali inipun berlalu seperti tahun lalu..

Politik

Fraksi PPP DKI Tetap Sepakat "Hak Angket"

SP-Jakarta, 9 April 2015. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah mengatakan, seluruh anggota fraksinya sepakat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. Langkah ini juga menjadi pertanggungjawaban karena mendukung digulirkannya hak angket.
"Kayaknya sudah semuanya tanda tangan. Insya Allah 10 orang," ungkapnya di Kebun sirih.

Ahok dinilai melanggar undang-undang terkait pengiriman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri yang disebut bukan berdasarkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI. Selain itu, Ahok dinyatakan melanggar etika. Demikian ditambahkan Politikus PPP dari Jakarta Utara.

"Ada bukti-bukti. Kami harus sikapi, kan PPP punya doktrin amar maruf nahi munkar," tutup Maman. Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah mengatakan, hak menyatakan pendapat kepada Ahok harus tetap digulirkan. Sebab, kata dia, hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan muka dewan setelah mengesahkan hak angket dalam sidang paripurna kemarin.
"Ini soal pertanggungjawaban ke publik. Kalau enggak jelas ujung pangkalnya, mau dikemanain muka dewan?" kata dia kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/4).
Maman menegaskan, hak menyatakan pendapat yang bakal dilayangkan oleh DPRD DKI belum tentu berujung kepada pemakzulan Ahok. Tetapi bisa jadi hanya sebatas peringatan keras kepada Ahok untuk meminta maaf.
"Bisa juga menghasilkan peringatan keras atau permintaan maaf dari Gubernur," tegasnya.
Menurut Maman, apabila hak angket tidak dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat, maka penggunaan hak angket tidak ada artinya. Sehingga, saling serang dan saling tuding antara Ahok dengan DPRD soal kisruh APBD DKI Jakarta tidak berujung pangkalnya.(*Sumber : Merdeka.com)

PDIP Kritik Jenderal TNI Moeldoko

SP, (Rabu-18 Feb 2015) Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan kalau polemik KPK-Polri sudah memasuki kategori 'high intensity' maka TNI akan turun. Pernyataan ini menuai protes dari elite PDIP di Komisi I DPR.

"Pernyataan Panglima TNI yang mengatakan TNI akan mengerahkan pasukan dalam konflik KPK-Polri dianggap terlalu dini. Konflik KPK-Polri diyakini tidak akan meningkat sampai terjadi konflik sosial atau benturan fisik," kata anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Menurut UU No.7 tahun 2012 pasal 1 tentang penanganan konflik sosial menyatakan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

"Saya meyakini konflik KPK vs Polri bukan konflik horizontal dan jauh dari kemungkinan benturan fisik, serta melibatkan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, keputusan menurunkan pasukan TNI justru akan kontraproduktif dan hanya akan menambah kegaduhan politik, bahkan akan menciptakan kemungkinan terjadinya konflik aparat bersenjata dengan aparat bersenjata," kata Hasanuddin purnawirawan Mayjen TNI ini.

"Selain itu, pengerahan pasukan dalam konflik sosial tetap harus di bawah koordinasi Polri (sesuai dengan pasal 41 ayat 1, Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Jika TNI di bawah koordinasi Polri, maka KPK akan berhadapan dengan Polri dan TNI," ingatnya.

Karena itu, menurut politikus senior PDIP yang menyarankan Jokowi lekas melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri ini, konflik KPK-Polri sebaiknya kita serahkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. "Biarkan Presiden mengambil keputusan secara komprehensif," pungkasnya.

Kisruh antara KPK dengan Polri semakin memanas saat ini. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI tak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity.

"Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way, TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity," ujar Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim. (detiknews.com).

PELAWAK KETAWA DIKETAWAIN

Jakarta, Profesi pelawak bukan sebuah profesi yang membutuhkan ijissah universitas. Untuk menjadi pelawak ssangat mudah, anda cukup bermodal tampang culun dan suara serak kaya bebek.

PDIP : Silahkan Bu Risma Hengkang Segera

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.
Politikus PDI Perjuangan, R. Adang Ruchiatna Puradiredja, mempersilakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hengkang dari partainya. Ia menyatakan partai berlambang banteng moncong putih itu tak akan menghalangi bila Risma ingin keluar."Kalau dia mau keluar, ya, keluar saja. Orang mau keluar kok dihalangi," kata Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 27 Februari 2014.

Menurut Adang, PDIP sudah biasa ditinggalkan oleh kadernya sehingga tak akan pernah mempermasalahkan bila Risma hendak mengikuti jejak kader lainnya. Lagi pula Risma bukanlah satu-satunya aset PDI Perjuangan. "Kader itu bisa jadi aset, bisa juga nothing," katanya.

Risma kini mengalami beragam tekanan politik akibat kebijakannya menolak sejumlah megaproyek di Surabaya. Tekanan politik itu tidak hanya datang dari pihak di luar partai pengusung Risma, tapi juga dari dalam tubuh PDI Perjuangan yang mengusung Risma. Pasalnya, PDIP memasang Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Padahal Wisnu selama ini dikenal sebagai orang yang gemar mengkritik kebijakan Risma.

Risma pun memberi isyarat bakal mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Bahkan dikabarkan ia akan hengkang dari PDI Perjuangan. Kondisi itu pun dimanfaatkan oleh sejumlah partai, seperti Golkar dan Gerindra. Mereka mewacanakan Risma sebagai calon wakil presiden bila mau bergabung ke partainya.Adang menyatakan Risma kini sudah tidak fokus lagi bekerja. Dia lebih banyak mencari panggung untuk kepentingan politiknya. "Cengeng betul itu, udah cari panggung dia, lapor ke DPR, ke koran, nangis di TV," katanya.

Ia mengingatkan agar Risma sadar dengan posisinya. Risma, kata Adang, adalah orang yang besar karena PDI Perjuangan. "Jadi jangan merasa setelah itu..," ujarnya tak menyambung kalimatnya. Ia pun mempersilakan bila Golkar maupun Gerindra menampung Risma. "Tidak ada urusan."

*sumber : tempo.co.id

Caleg PKS Berbuat Dzolim Terhadap Wanita

Jakarta, SUARA PEMBANGUNAN.
Maulana (26), mantan pengurus Taman Pendidikan Alquran dan Taman Kanak-Kanak Alquran (TPA/TKA) Badko Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang melakukan pemukulan terhadap guru ngaji, Ny Mifrokah (54), resmi menjadi tersangka. Pria yang juga caleg DPRD II Yogyakarta dari PKS ini, setelah diperiksa intensif oleh petugas di Mapolsek Gondokusuman, mulai hari ini resmi ditahan di Mapolsek Gondokusuman Yogyakarta.

"Sejak tadi malam tersangka sudah ditahan setelah selesai pemeriksaan kemarin," kata Kapolresta Yogyakarta, AKBP R Slamet Santosa, kepada wartawan seusai peresmian Kantor Mapolsekta Kraton Yogyakarta, Rabu (26/2/2014).
Menurut Slamet, penyidik menyatakan harus dilakukan penahanan. Sebab dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri atau melakukan hal-hal lain.
Dia menegaskan kasus yang dialami korban, Mifrokah adalah tindak pidana murni dan kewajiban polisi untuk menegakkan keadilan. Hal ini adalah perkara hukum dan tidak memandang status sosial.
"Siapapun yang melakukan tindak pidana, tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku," tegas dia.
Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa (11/2/2014) di Musala Al Huda Sagan, Yogyakarta, pukul 16.00 WIB. Pemukulan itu dilatarbelakangi tidak hadirnya korban pada pertemuan pengurus Badko TPA/TKA pada tanggal 11 Februari 2014 dan rapat pada tanggal 31 Januari 2014 di gedung DPRD Kota Yogyakarta.

*sumber : detik.com

Artikel Lainnya...

Follow Us

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday62
mod_vvisit_counterThis week243
mod_vvisit_counterLast week1041
mod_vvisit_counterThis month1458
mod_vvisit_counterLast month4129
mod_vvisit_counterAll days1156790

We have: 31 guests online
Your IP: 107.20.120.65
 , 
Today: Des 12, 2017